Ini Dia, Empat Desa di Loteng yang Belum Punya Kades

Praya (Suara NTB) – Sebanyak empat desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tercatat belum memiliki kepala desa (kades) maupun penjabat kades. Ironisnya, persoalan itu berlangsung sejak beberapa bulan yang lalu tanpa ada penyelesaian dari pemerintah daerah setempat.

Mengetahui kondisi ini, Komisi I DPRD Loteng, Senin, 6 Februari 2017 melayangkan surat resmi ke Pemkab Loteng untuk mempertanyakan penyelesaian terhadap persoalan yang dialami ke empat desa ini.

“Ada empat desa yang sampai saat ini tidak punya kades. Tapi pemerintah daerah justru terkesan tanpa ada upaya penyelesaian,” aku Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar.

Baca juga:  Transfer Dana Desa Rp 161 Miliar Molor

Ke empat desa tersebut yakni Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah, Desa Lekor Kecamatan Janapria serta Desa Landah Kecamatan Praya Timur dan Desa Tumpak Kecamatan Pujut. Ia menjelaskan, dalam surat yang dilayangkan oleh Komisi I DPRD Loteng, pihaknya meminta pemerintah segera menyikapi persoalan ini.

Pasalnya, persoalan ini sangat berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dikhawatirkan pelayanan kepada masyarakat bakal terganggu, karena tidak ada kades atau penjabat kades yang menjalankan roda pemerintahan di desa.

Baca juga:  Pemkot Mataram Mulai Cairkan Dana Kelurahan

Terkait persoalan ini, Asisten I Setda Loteng, Ir. H. L. Moh. Amin, MM, mengaku kalau pemerintah sudah lama menyikapi persoalan ini. Calon penjabat kades di masing-masing desa juga sudah ada dan tinggal menunggu pengesahan dari Bupati Loteng.

Diakuinya, dari desa-desa yang mengalami kekosongan kades tidak semuanya penjabatnya ditunjuk oleh bupati. Ada juga yang bisa ditunjuk oleh camat setempat, seperti untuk Kades Lekor, itu penjabat kadesnya bisa ditunjuk oleh camat, karena kades sebelumnya terlibat kasus korupsi.

Baca juga:  Tiga Desa Bergegas Songsong MotoGP 2021

“Regulasinya, bagi desa yang kadesnya terjerat kasus korupsi, maka secara otomatis sekdes setempat yang jadi pelaksana tugas sementara. Kalau kemudian sekdes-nya berhalangan, maka camat bisa menunjuk perangkat desa setempat, sebagai pelaksana tugas. Sampai ada kades yang definitif,” terangnya. (kir)