Perlu Langkah ‘’Radikal’’ Atasi Ancaman Banjir

0
112

Mataram (Suara NTB) – Bencana banjir bandang yang terjadi di NTB, paling dahsyat di Kota Bima akhir Desember 2016 lalu tak dapat dipungkiri akibat rusaknya kawasan hutan yang menjadi daerah tangkapan air (catchment area). Untuk meminimalisir ancaman banjir, perbaikan daerah tangkapan air cukup mendesak dilakukan. Perlu upaya ‘’radikal’’ untuk memperbaiki daerah tangkapan air yangkondisinya sudah cukup parah, bukan saja di Bima tetapi juga daerah lainnya di NTB.

‘’Harus ada upaya ‘’radikal’’ dilakukan di daerah tangkapan air itu. Tanpa itu, Bima akan terus banjir. Salah satu bentuk upaya ‘’radikal’’ yang dilakukan melarang sama sekali masyarakat masuk kawasan hutan,” saran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP dalam diskusi terbatas Harian Suara NTB dengan tema “NTB dan Ancaman Banjir”, Sabtu, 21 Januari 2017.

Diskusi dipandu oleh Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino dan dihadiri Plt. Kadis LH dan Kehutanan NTB, Ir. Madani Mukarom,Kadis PU dan Tata Ruang (TR) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP, Kepala BPBD NTB, Ir.H. Muhammad Rum,MT, Kepala BPDASHL Dodokan Moyosari, Ir. Untung Lusianto, M.Si, Asisten II Setda Kota Bima, Syamsuddin M, Kepala Bappeda Kabupaten Bima, H. Muzakkir, serta Manjulan dan Eko Dwi Sukmanto, dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah NTB.

Ardhi mengutarakan, persoalan yang terjadi di Bima, daerah tangkapan air atau kawasan hutan banyak yang dimiliki perorangan atau menjadi tanah milik pribadi. Sehingga, untuk menyelesaikan ini perlu upaya ‘’radikal’’ yang dilakukan kepala daerah setempat. ‘’Harus ada titik temunya di sana menyelesaikan ini,’’ kata Ardhi.

Khusus untuk Kota Bima dan Kabupaten Bima, pembangunannya harus sensitif pada mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana. Pembangunan yang sensitif mitigasi bencana, misalnya, Pemkot Bima harus sudah bisa membagi wilayah-wilayahnya dalam zona bahaya bencana I, III, III dan seterusnya.

Kemudian terkait dengan pembangunan yang sensitif terhadap pengurangan risiko bencana, misalnya, pembangunan sarana prasarana fisik jangan sampai menambah semakin tingginya risiko bencana. Menurutnya, harus dilakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan RTRW Kota Bima.

‘’Karena dalam ketentuan, apabila ada bencana seperti ini, wajib dilakukan review dan revisi. Meskipun baru satu tahun Perda RTRW-nya, tapi terjadi bencana dahsyat seperti ini maka wajib direvisi,’’ ujarnya.

Ardhi menambahkan, bencana banjir bandang yang terjadi di Bima, di samping merupakan musibah, tetapi juga ada hikmahnya. Terutama bagi Dinas PUTR yang menangani persoalan infrastruktur. Artinya, dengan kejadian yang terjadi di Bima menjadi pelajaran bagi kota-kota lainnya di NTB yang memiliki kondisi mirip Kota Bima, seperti Kota Dompu, Kota Taliwang, Sumbawa Besar dan Kota Mataram.

Banjir Bima juga dipicu rusaknya daerah tangkapan air. Sungai-sungai yang ada sudah mengalami penyempitan akibat bangunan-bangunan di bantaran sungai. Selain itu terjadi sedimentasi sungai. Ardhi meyakini, jika daerah tangkapan air dibiarkan rusak maka tidak ada gunanya. Semua infrastruktur yang dibangun pasti akan terdampak dan akan rusak akibat banjir.

“Sehingga yang sangat mendesak adalah perbaikan daerah tangkapan air,”imbuhnya.
Pascabanjir Bima beberapa waktu lalu, upaya perbaikan daerah aliran sungai (DAS) dengan menormalisasi sungai telah mulai dilakukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Informasi yang diperoleh, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan normalisasi sungai dan pembuatan tanggul di Kota Bima sekitar Rp 100 miliar lebih.

  Habib Rizieq akan Hadiri Pengajian Akbar di Lombok

Ardhi menyebutkan, sebanyak empat jembatan yang akan diganti strukturnya supaya tahan terhadap banjir. Ia mengatakan, perbaikan jembatan itu bukan karena konstruksinya salah tetapi lebih kepada antisipasi terhadap bencana. Ia menjelaskan, jika daerah tangkapan air dalam kondisi normal atau tidak rusak, maka kondisi jembatan yang ada tidak masalah. Jembatan-jembatan yang akan diperbaiki seperti Padolo I, Padolo II, Penatoi dan lainnya.

‘’Jembatan ini mendesak diganti dalam jangka pendek. Karena mengingat kondisi di atas (daerah tangkapan air) masih seperti itu. Parahnya, banjir di Kota Bima akibat material yang nyangkut di jembatan. Sehingga tertahan airnya dan meluap ke pemukiman di Kota Bima,’’ terangnya.

Ia menambahkan penataan Kota Bima secara keseluruhan penting dilakukan. Dalam upaya jangka panjang, Pemkot Bima harus memperbaiki tata ruang. Yakni tata ruang yang memberikan akses seluas-luasnya dalam upaya evakuasi bencana. Saat ini, kata mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) NTB ini, tangguh bencana lebih kepada menyiapkan masyarakat responsif terhadap antisipasi bencana. Namun, permukiman atau hunian warga di Kota Bima belum tanggap bencana.

Pada saat evakuasi korban banjir beberapa waktu lalu, Basarnas mengeluhkan akses evakuasi warga yang tidak ada. Perahu karet yang dibawa petugas tak bisa masuk ke permukiman warga karena sempitnya gang-gang masuk ke rumah warga. Yang dikhawatirkan ke depan jika terjadi kebakaran. Mobil pemadam kebakaran tidak akan bisa masuk, sehingga menjadi ancaman tersendiri. ‘’Jadi ini bahaya kedua yang kita lihat,’’ucapnya.

Di daerah hulu, lanjut Ardhi, perlu dibuat sabuk DAM dan embung retensi di Wawo dan Wera. Embung retensi ini berfungsi menahan air sebelum mengalir ke sungai-sungai yang ada di Kota Bima. Berdasarkan hitung-hitungan, jumlah air yang mengalir pada saat terjadi banjir di Kota Bima yang merusak jembatan Kodo I sebesar 150 meter kubik per detik. Jika ada sabuk DAM dan embung retensi yang dibangun di daerah hulu maka dapat mengurangi jumlah air yang mengalir ke sungai tersebut.

“Mendesak sekarang, setiap kota di NTB menyelesaikan kajian drainasenya, harus cepat. Bagaimana daerah tangkapan air ini harus dilakukan dengan cara tak biasa. Kalau masih normatif, akan terjadi lagi banjir. Sehingga berapapun infrastruktur yang dibuat pasti akan habis,”tandasnya.

Kerusakan dari Hulu
Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT menceritakan bencana banjir bandang yang menerjang Kota Bima Desember 2016 lalu menyebabkan aktivitas warga lumpuh total sekitar empat hari. Di mana, listrik dan sinyal telekomunikasi tidak ada. Namun, pemerintah daerah belajar banyak hal dari peristiwa tersebut.

Ia mengatakan, Kota Bima terbukti sebagai kota tangguh bencana. Walaupun bencana sebesar itu, tetapi tidak ada korban jiwa. Memang, katanya, ada dua orang warga yang meninggal, tetapi itu pascabencana dan akibat penyakit tetanus. Bahkan, katanya, tidak ada korban yang luka-luka akibat banjir tersebut.

  Menguatkan Mental, Mengelola SDA Secara Bijaksana

Dari hasil tinjauan dari udara menggunakan helikopter, kata Rum, bencana banjir Kota Bima dipicu rusaknya kawasan hutan di daerah hulu, yakni Wawodan Wera. Berdasarkan hasil hitungan BWS, ada sekitar 2,5 juta meter kubik air yang merendam Kota Bima kala itu.

‘’Agar tidak terjadi bencana ke depan walaupun adanya iklim yang sangat ekstrem, minimal harus dibuat dua bendungan. Yakni DAS Padolo dan DAS Melayu. Karena kejadian banjir pertama berawal dari DAS Padolo, banjir kedua adalah DAS Melayu. Satu bendungan ini kira-kira bisa menampung 7,5 juta meter kubik air. Sehingga kalau ada hujan, masih tertahan dulu oleh bendungan ini,’’ujarnya.

Kalaupun dua bendungan ini dibuat, kata Rum, perbaikan daerah hulu atau daerah tangkapan air harus dilakukan. Menurutnya, percuma pembangunan bendungan jika daerah hulu tak diperbaiki. Disamping itu, normalisasi sungai juga perlu dilakukan pemerintah daerah.

“Dengan kejadian seperti itu ternyata Kota Bima tak siap. Mungkin selama ini kita terlena, terlalu mengandalkan APBD dan dana pusat untuk normalisasi sungai. Ternyata normalisasi sungai ini salah satu hal yang utama, prioritas ditinggalkan selama ini,”imbuhnya.

Menurutnya, jika dana APBN tidak bisa masuk untuk menormalisasi sungai yang ada, pemda melalui APBD bisa mengalokasikannya. Daripada hal itu menyebabkan air sungai meluap dan merusak infrastruktur yang nilainya ditaksir sekitar Rp 1,1 triliun.
“Apa gunanya kita bangun infrastruktur di daratan, sementara nanti ada kejadian hancur semua. Kenapa tidak kita normalisasi dulu sungai,”ucapnya.

Menurutnya, Kota Bima tak memiliki sistem drainase yang ideal. Artinya, sistem drainase Kota Bima sangat buruk. Karena drainase yang ada sempit dan dimensinya tak sesuai dengan saluran yang ada. Selain itu, pembangunan di Kota Bima seringkali abai terhadap tata ruang. Ia mencontohkan banyak pemukiman yang berdiri di bantaran sungai. Seperti di sungai Melayu dan Padolo, banyak bangunan yang berdiri sehingga mempersempit sungai yang ada.

Sehingga, kata Rum, wajib dilakukan normalisasi sungai dan dibuat tanggul. Jika ini tak dilakukan, maka setiap ada hujan pasti akan terjadi genangan. Menurutnya, ada beberapa kelurahan di Kota Bima yang cukup rawan genangan seperti Kelurahan Dara, Paruga, Penaraga dan Tanjung.

“Kalau hujan sedikit saja, ini akan genangan minimal sampai lutut bahkan sampai pinggang orang dewasa,”sebutnya.

Mantan Kepala Biro Kerjasama dan Sumber Daya Alam Setda NTB ini mengingatkan perlunya pemda kabupaten/kota se-NTB membuat rencana kontijensi. Hal inilah yang akan digunakan sebagai juklak dan juknis dalam penanggulangan bencana. Sehingga, pemerintah daerah tidak kelabakan jika bencana datang.

Pasalnya, dalam rencana kontijensi sudah ada tanggung jawab masing-masing pihak. Kemudian, kepala daerah perlu menunjuk siapa yang akan menjadi insider commander (IC) ketika terjadi bencana.

Ia menyarankan IC ini adalah orang-orang yang memiliki kapasitas, kemampuan dan kompetensi dalam penanggulangan bencana. Dalam penanganan tanggap darurat bencana di Kota Bima, kata Rum, IC yang ditunjuk oleh Walikota Bima rupanya kurang tepat.
“IC ini tak mesti yang punya jabatan tinggi, swasta pun kalau punya kompetensi bisa ditunjuk. Untuk men-drive penanganan darurat bencana. Kita bingung lokasi rapat, kemudian tempat logistik. Rencana kontijensi ini perlu dibuat, disiapkan. Jika terjadi sesuatu, sudah jelas tanggungjawab masing-masing pihak,”tandasnya.

  Dinas PUPR KLU Minta Bantuan Pemprov

Mengubah Pola Bercocok Tanam
Salah satu tantangan Pemkot Bima adalah mengubah pola bercocok tanam warga Kota Bima yang menjadikan daerah tangkapan air di Kota Bima menjadi rusak. Asisten II Setda Kota Bima, Syamsuddin M menyebutkan, saat ini terdapat sedikitnya 6.000 hektar lahan di Kota Bima yang sudah masuk katagori lahan kritis. Lahan semacam ini biasanya berada di daerah perbukitan yang seakan memagari Kota Bima.

Syamsuddin mengaku telah mempelajari dinamika bercocok tanam masyarakat di kawasan semacam ini. Para penggarap lahan, menurutnya bukanlah pemilik.Ia mengakui, karena posisi lahan ini tidak masuk dalam kawasan hutan, maka lahan tersebut pun bisa berada dalam status kepemilikan pribadi.

‘’Itu 6.000 hektar di luar kawasan hutan. Masyarakat punya, berupa tegalan, berupa ladang, itu. Di sinilah dari segi sosial ekonomi susah dikendalikan oleh pemerintah. Kalau di dalam kawasan hutan, masih ada kewenangan (untuk menertibkan),’’ ujarnya.
Meski berada dalam kepemilikan pribadi, namun Syamsuddin menegaskan bahwa orang yang mengelola lahan-lahan ini bukanlah pemilik langsung.

‘’Mereka adalah penggarap, penyewa, penyakap. Dan bahkan orang-orang itu adalah kuli bangunan, tukang di kota yang pada musim tanam mereka naik, menggarap. Tidak punya tanggung jawab. Mereka targetnya, kacang tanah harus sekian, jagung harus sekian, ndak tentu,” ungkap Syamsuddin.
Ia menjelaskan, intervensi kebijakan yang bisa ditempuh untuk persoalan ini adalah dengan mengembangkan usaha tani menetap. Upaya ini diyakini bisa membantu proses rehabilitasi hutan dan lahan kritis tersebut.

“Sambil (mencari) usaha lain untuk alternatif mata pencaharian. Kalau mata pencahariannya hanya pada ladang ini, pasti monokultur. Misalnya,‘padi saya harus dua ton. Kalau tidak dua ton, saya tidak makan selama setahun’,” ujarnya.

Tantangan lain yang dihadapi Pemkot Bima untuk berdamai dengan ancaman banjir adalah normalisasi aliran sungai. Saat ini, sungai-sungai di Kota Bima mengalami penyempitan dan pendangkalan. Kerusakan ini dipicu pembangunan perumahan yang tidak terkendali di bantaran sungai.

Tak tanggung-tanggung, jumlah rumah yang harus direlokasi untuk proses normalisasi sungai ini mencapai 1.603 unit rumah. “Itu dalam aliran Sungai Padolo dan Melayu,” ujarnya. Menurutnya, saat ini pemerintah menghadapi persoalan turunan pula yaitu menyiapkan lokasi yang akan menjadi tempat tinggal warga yang direlokasi.

Pemerintah memang telah menyiapkan rusunawa, namun daya tampung rusunawa tersebut sangat tidak mencukupi untuk menampung warga yang akan direlokasi. Kini, Pemkot Bima sedang menimbang sejumlah lokasi yang bisa dijadikan tempat relokasi warga.
“Selain itu, persoalannya adalah pemukiman kita memang memiliki drainase yang buruk. Sekarang kita sedang kerjakan drainase dari PR,” ujarnya.

Sementara, terkait penanganan jangka pendek, Syamsuddin menegaskan pentingnya memperluas cakupan informasi kewaspadaan dini terkait ancaman banjir dari BMKG.
“Informasinya harus meluas, diterima masyarakat. Bukan hanya dalam bentuk gambar-gambar saja, tapi langsung. Yang saat kejadian masyarakat kan tidak menerima itu,” tandasnya. (nas/aan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here