Bupati Bantah Siapkan Figur Tertentu untuk Eselon II

0

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, menampik sinyalemen yang beredar, jika dirinya telah menyiapkan atau menggadang nama-nama tertentu menduduki jabatan eselon II yang lowong. Hal ini menyebabkan para pejabat ragu mendaftar untuk ikut tes seleksi panitia seleksi (pansel). Bupati menegaskan, tak mungkin bisa mengintervensi tim pansel yang nota bene berasal dari luar, seperti BPKP dan perguruan tinggi Unram serta IPDN.

Bupati menjamin proses seleksi berjalan transparan dan sesuai ketentuan. Orang nomor satu di Lobar inipun mempersilakan pejabat yang memenuhi syarat untuk ikut berkompetisi menduduki jabatan yang lowong. Diakuinya, banyak pejabat yang datang ke dirinya dan sekda menanyakan mau mendaftar di SKPD mana. Biasanya ia menjawab tidak tahu. Namun ada juga pejabat yang menanyakan ke dirinya, pejabat terkait ingin mendaftar di SKPD A. Ia pun menjawab silakan.

Jawaban ini, ujarnya, jangan dianggap sinyal bahwa pejabat terkait digadang-gadang. Mengkonfirmasi jawabannya ke para pejabat tersebut, ia mempersilakan para pejabat saling membandingkan jawaban bupati, apakah sama jawabannya dengan pejabat lainnya dan jujur tidak dengan itu.

“Ini cerminan kita tidak mau ini (pansel, red) dianggap sebagai rekayasa,” tegas bupati akhir pekan kemarin.

Dari sisi komposisi panitia seleksi, lanjut Fauzan, tim pansel hanya satu orang dari internal pemda, yakni sekda. Sedangkan yang lain orang luar, seperti Kepala BPKP, dosen IPDN, dosen Unram dan psikolog. Dari komposisi tim pansel pun, jelasnya bisa dilihat.

Ia tak mungkin bisa mengintervensi tim pansel dari luar, khususnya dari Kepala BPKP. Bahkan jika para pejabat yang tidak lulus tes, namun belum yakin atau meragukan hasil seleksi, dirinya bersedia membukakan hasil tes seleksi. Namun dengan syarat bersedia disumpah dan tidak cerita ke orang lain sebab hasil tes itu sifatnya rahasia.

“Boleh dicek, lihat sendiri nilainya,” jelas bupati.

Untuk menjamin proses seleksi berjalan sesuai ketentuan, pihaknya telah meminta komisi ASN untuk turun mengawasi. Komisi ASN, tegasnya, akan turun mengawasi jalannya proses seleksi.  Dengan sikap dan jawaban ini, jelasnya, mempertegas bahwa ia tidak mungkin merekayasa dan mengatur hasil pansel.

Sementara itu, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mendorong para pejabat ikut tes seleksi Pansel. Terdapat 10 jabatan kosong yang bisa didaftar sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan kompetensi. Pendaftaran sendiri akan berakhir  tanggal 25 Januari, jika pendaftar minimal 4 di setiap jabatan lowong maka proses seleksi bisa dimulai dan ditarget selesai pertengahan Februari. Namun kalau di antara 10 SKPD lowong itu, jumlah calon ada yang tidak mencapai 4 orang (kurang dari 4 orang), maka diperpanjang masa penerimaan pendaftar 2-3 hari ke depan.

“Kalau 2-3 hari ke depan juga tidak ada calon, maka PPK bakal mengeluarkan surat tugas ke kersangkutan untuk ikut tes di SKPD yang masih kurang, sehingga minggu ke empat Februari bisa dilakukan pengisian jabatan lowong begitu pula jabatan eselon III,” jelas Sekda. (her)