PT DIU Gugat Pemkab Loteng Terkait Proyek Kantor Bupati

Mataram (Suara NTB) – Rekanan peserta tender pembangunan Kantor Bupati Lombok Tengah menggugat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Isinya, terkait proses tender yang dianggap janggal.

Rekanan itu yakni PT Damai Indah Utama (DIU) kerja sama operasional (KSO) dengan PT Adhi Persada Gedung menggugat Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lombok Tengah.

Gugatan itu terkait proyek pembangunan Kantor Bupati Lombok Tengah yang dilelang Dinas PUPR Lombok Tengah tahun 2017 dengan pagu anggaran Rp 213.710.000.000.

Penasihat hukum, PT DIU, Muchtar Moh Saleh menjelaskan, kliennya yang mengadakan KSO dengan PT Adhi Persada Gedung mengikuti tender yang menurutnya dipersulit.

“Di sana ada adendum lelang sebanyak dua kali. Antar adendum jaraknya hanya satu hari,” ujarnya, Selasa, 12 Desember 2017 didampingi Hijrat Prayitno usai mendaftarkan gugatan tersebut.

“Selain itu ada persyaratan tambahan yang tidak tercantum dalam rencana anggaran biaya dan rencana kerja syarat-syarat. Adendum itu menyulitkan klien kami karena tidak ada masa sanggah,” imbuhnya.

Menurut Muchtar, hal itu merugikan kepentingan kliennya dan bertentangan dengan Perpres No 4/2015 tentang perubahan keempat atas Perpres No 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

Baca juga:  TP4D Temukan Proyek Jembatan Nasional Bermasalah

Dalam adendum kedua, lanjut dia, ditambahkan persyaratan alat pancang 240 ton dan bor pile. Muchtar menyebut, hal itu melanggar asas pemerintahan yang baik. “Khususnya penyalahgunaan wewenang,” ucapnya.

Munchtar menjelaskan, dalam gugatannya yang terdaftar di PTUN Mataram dengan No 181/g/200/PTUN.MTR, dia meminta hakim TUN untuk membatalkan keputusan elektronik Pokja 55.A PBJ Setda Loteng.

Keputusan itu tentang hasil lelang yang memenangkan PT Brantas Abipraya dengan yang menawar dengan harga Rp 208.270.858.000, kemudian agar hakim memerintahkan tergugat untuk mencantumkan dalam adendum mengenai masa sanggah kualifikasi.

Juga menyatakan batal dua adendum lelang, yakni adendum ke-1 pada 5 Oktober 2017 dan adendum ke-2 pada 6 Oktober 2017.

“Kita minta skorsing pelaksanaan proyek. Yaitu penandatanganan kontrak ditunda dulu sampai ada keputusan dari PTUN Mataram,” pungkas Muchtar.

Di tempat terpisah, Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa/LPSE Setda Loteng, Helmi Qazwaini mengatakan, hal-hal seperti itu biasa dalam setiap proses tender.

Baca juga:  Jampidsus Pertanyakan Pengembangan Kasus BPR

Hanya saja, karena adanya gugatan tersebut, maka proses pembangunan gedung Kantor Bupati Loteng belum bisa dimulai. Lantaran perusahaan yang menjadi rekanan belum ditunjuk. Walaupun sudah ada pemenang tender sementara.

Sehingga sampai sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dari APIP. “Hasil dari APIP inilah yang menjadi pedoman kita nantinya dalam menentukan langkah selanjutnya, terkait kelanjutan pembangunan gedung kantor Bupati Loteng yang baru ini,” tambahnya.

Ia mengatakan, awalnya pihaknya menargetkan proses pembangunan gedung kantor Bupati Loteng tersebut bisa dimulai Bulan Desember ini. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang ini, pihaknya belum bisa memastikan kapan pembangunan bisa dimulai. Karena semua sangat tergantung dari hasil kajian APIP atas persoalan yang terjadi tersebut.

Meski demikian, secara umum persoalan tersebut tidak akan sampai mengganggu rencana pembangunan gedung kantor Bupati Loteng yang baru. Pasalnya, pembangunan pusat pemerintahan tersebut menggunakan pola mulitiyears. Jadi kapanpun pembangunan dimulai, anggaran tetap akan dibayar secara bertahap sampai tahun 2020 mendatang. (why/kir)