Bupati Lobar Perintahkan Reklamasi Dihentikan

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar),  H.Fauzan Khalid memerintahkan agar reklamasi ilegal di kawasan pesisir Lembar, Lombok Barat (Lobar), dihentikan. Reklamasi yang diduga ilegal terjadi sejak lama. Prosesnya terindikasi direkomendasikan pihak desa, kecamatan dan pihak terkait.

‘’Saya perintahkan  Kasatpol PP untuk menghentikan reklamasi itu. Karena itu ndak berizin (ilegal) ,’’ tegas Bupati Lobar, Selasa, 5 Desember 2017. Terkait adanya dugaan pembiaran oleh Pemkab Lobar, Fauzan Khalid membantahnya.

Menurut bupati, SKPD sudah diperintahkan menindak tegas pelanggaran semacam ini. ‘’ SKPD tidak perlu melapor ke bupati untuk melakukan penertiban,’’ tegasnya.

Diakui bupati bahwa terkait pengawasan Pemkab Lobar  terhadap aktivitas liar semacam ini,  setelah dilimpahkannya sejumlah kewenangan ke pemprov. Baik untuk pengawasan pesisir dan galian C belum ditemukan format yang jelas. ‘’Izin memang dikeluarkan provinsi terkait galian C, namun tentu pengawasan juga di kabupaten.’’

Ia menegaskan, penindakan kasus reklamasi ini tidak pandang bulu.  Siapapun yang melanggar harus ditindak tegas.  ‘’Siapapun yang melanggar,  Satpol PP harus tegas melakukan penindakan. Apapun bentuk pelanggarannya. Koordinasi dengan aparat,’’ tegas Fauzan.

Bupati juga memberi masukan ke Pemprov NTB agar jangan memberikan izin jika itu memang melanggar. Terkait adanya rekomendasi dari camat menurutnya tidak lantas pemprov memberikan izin. Demikian juga soal SPPT yang diterbitkan Pemda di lokasi reklamasi. Menurut bupati, seharusnya tidak boleh. Sebab SPPT ini menjadi pintu masuk.

Sementara itu, Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Lobar, H.L Surapati menyampaikan bahwa reklamasi bukan hanya lingkungan namun ranah pesisir (laut) menjadi kewenangan pemprov. Ini mengacu UU Nomor 23 tahun 2014.

Diakuinya,  terkait reklamasi ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan camat dan desa termasuk DLHK Provinsi NTB. Bahkan pemprov sudah mengundang LH rapat khusus membahas reklamasi yang marak di kawasan pesisir Lembar. Rapat tersebut membahas langkah antisipasi terkait reklamasi tersebut.

‘’Reklamasi ini kewenangan pusat.  Mereka tidak kantongi izin. Saya coba koordinasi dengan camat, katanya ada peta blok. Dulu warga mengklaim lahannya sampai di daerah pesisir itu. Tapi kenapa baru sekarang dikalim? Jangan-jangan akibat Pelindo melakukan reklamasi makanya mereka ikut-ikutan,’’ duganya.

Diakui, dampak reklamasi ini menimbun semua mangrove yang ditanam di pesisir pantai. Termasuk yang ditanam Bupati Lobar bersama Pelindo. Bahkan areal mangrove yang  ditimbun sangat luas. Dari kesehatan lingkungan, kawasan itu sudah mengkhawatirkan mangrovenya.

Sementara itu, Kades Labuan Terang,  Lembar, Humaidi Husai mengakui maraknya reklamasi ilegal di pesisir Pantai Lembar. Ia pun meminta masyarakatnya menghentikan akivitas reklamasi sebab melanggar aturan (tidak ada izin). Terkait rekomendasi yang diterbitkan desa dan camat, diakuinya memang ada. Namun sebagian atas rekomendasi desa dan kecamatan, sebagian lagi tidak ada rekomendasi dari desa.

Dalam konteks ini, Humaidi keberatan jika disalahkan. Sebab katanya,  desa hanya melayani. Selain itu, dasar mengeluarkan rekomendasi adalah adanya SPPT yang diterbitkan Pemda (Bapenda). ‘’Kita memang terbitkan rekomendas itu. Tapi sebagian tidak ada rekomendasi kami. Kami terbitkan itu atas dasar adanya SPPT tanah. Sebab kita mandatnya pelayanan. Kalau ndak dilayani kan jadi persoalan,’’jelas Humaidi.

Ia mengaku mendapatkan teguran dari provinsi lantaran mengeluarkan rekomendasi tersebut. Namun demikian, Kades ini juga meminta Pemda jangan hanya menyalahkan desa. Namun juga melakukan pembinaan dan pengawasan ke lapangan.

Humaidi mengaku sangat berterimakasih atas atensi dari Pemprov NTB dalam hal ini Gubernur NTB dan juga Bupati Lobar terhadap persoalan ini. Sebab dengan demikian, persoalan ini cepat tertangani. Tidak dibiarkan berlarut-larut. Diakuinya, di lahan reklamasi ini banyak mangrove yang tertimbu sehingga mengakibatkan kepunahan tanaman penahan abrasi tersebut.  (her)