17 Anggota DPRD KLU Belum Kembalikan Kendaraan Dinas

Tanjung (Suara NTB) – Perda tentang Hak Administratif dan Keuangan DPRD Lombok Utara telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Lombok Utara pada bulan Agustus 2017. Perda ini mengatur hak dan kewajiban Pimpinan dan anggota DPRD pasca terbitnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terbaru yang mengatur tunjangan dan alat transportasi bagi setiap anggota legislatif.

Adapun Perda yang disepakati DPRD mengatur kewajiban mengembalikan kendaraan (motor) dinas yang dipergunakan oleh masing-masing anggota DPRD terkecuali pimpinan DPRD. Sebagai “kompensasinya” anggota DPRD akan memperoleh tunjangan transportasi. Bulan Desember ini, seluruh anggota Dewan KLU akan memperoleh tunjangan transportasi dengan besaran yang dinaikkan menjadi Rp 8,5 juta per bulan.

Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Utara, Drs. H. Ahmad Sujanadi, Kamis, 30 November 2017 mengungkapkan, masing-masing anggota DPRD akan memperoleh kenaikan tunjangan transportasi berdasarkan angka yang disepakati dalam Perda, yakni Rp 8,5 juta tiap bulan. Pembayaran hak bulanan itu dihitung sejak Perda ditetapkan, yakni Agustus 2017. Artinya tiap anggota DPRD akan memperoleh tunjangan transportasi di kisaran Rp 42,5 juta.

“Tunjangan itu akan dibayarkan bulan Desember ini, karena sampai saat ini kita masih menunggu Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pembayarannya. Yang jelas, 1 orang anggota Dewan menerima Rp 8,5 juta per bulan,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Perda tersebut, maka setiap anggota DPRD KLU harus mengembalikan kendaraan dinas yang dipakainya kepada pemerintah. Sayangnya, sejak Agustus hingga awal Desember ini, hanya ada 13 motor dinas yang telah kembali.

Hal itu dibenarkan oleh Kabag Umum dan Perlengkapan Setwan Lombok Utara, Yeq Abu Bakar. Di mana dikatakannya, jumlah motor yang belum dikembalikan lebih banyak dari yang ada.

“Sampai dengan hari ini (Kamis lalu), masih ada sisa 17 motor dinas yang belum kembali, kita berharap semuanya segera mengembalikan agar kita tidak kelimpungan saat dilakukan pemeriksaan oleh instansi terkait,” kata Abu Bakar.

Bakar menerangkan, pengembalian randis DPRD (kecuali 3 pimpinan DPRD) mengacu pada regulasi yakni PP No. 18 tahun 2016 jo Perda No. 4 tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD KLU. Di mana pada pasal 19 ayat 3 menyebutkan bahwa selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anggota DPRD dapat diberikan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapan dan tunjangan transportasi. (ari)