Anggota DPRD Dompu Laporkan Dugaan Korupsi Anggaran Pokir ke Kejaksaan

Dompu (Suara NTB) – Abdul Fakah, anggota DPRD Dompu dari Partai Golkar mengaku telah melaporkan kasus dugaan korupsi anggaran program pokok pikiran Dewan tahun 2017 ke Kejaksaan. Laporan ini didorong oleh ketimpangan pembagian anggaran pokir untuk masing – masing anggota Dewan dan diduga tidak sepenuhnya sampai ke konstituen.

“Kasus ini sudah saya laporkan ke Jaksa. Cuman Jaksa belum menindaklanjuti. Entah kapan, saya ndak tahu,” kata Abdul Fakah kepada Suara NTB, Senin, 9 Oktober 2017.

Menurut Abdul Fakah, program pokok pikiran Dewan yang disiapkan anggaran tersendiri dari program di masing – masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) positif, dan masyarakat sangat membutuhkan, karena selama ini programnya luput dari perhatian esekutif. Namun pengalokasian anggaran mestinya merata, karena sama – sama dipilih oleh rakyat dan akan diperuntukan bagi masyarakat.

Ketika ada ketimpangan dan perbedaan yang cukup mencolok antara anggota Dewan dalam memperoleh alokasi anggaran program Pokir, menjadi tanda tanyanya. Bisa jadi anggaran tersebut diperuntukan bagi anggota Dewan.

“Kenapa saya katakan seperti itu? Inikan tergantung usulan. Usulan saya bukan hanya Rp 1,3 M. Yang diajukan oleh saya, Rp 4 M bahkan Rp 5 M,” kata Abdul Fakah.

Karenanya, Abdul Fakah mengharapkan aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri program Pokir anggota Dewan ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat atau tidak. Tidak hanya bagi anggota yang besar alokasinya, tapi kepada semua anggota Dewan. “Andai kata dibiarkan, berarti pemerintah melakukan pembiaran DPRD melakukan perampokan uang masyarakat,” katanya.

Berdasarkan catatannya, beberapa anggota memperoleh alokasi anggaran Pokir di atas kesepakatan bersama Rp 1,3 M. Ketimpangan ini sudah berulang kali disuarakannya saat rapat internal Dewan. Tapi pimpinan menklaim hal itu berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sementara alokasi anggaran Pokir oleh eksekutif diserahkan nominalnya secara glondongan dan pimpinan yang membaginya.

“Masa sampai terlalu loncat, ada yang Rp 3,1 M, ada yang Rp 2,9 M, ada yang Rp 1,9 M, bahkan Rp 3 M. Pimpinan sendiri Rp 4 M,” jelasnya.

Untuk rancangan APBD Perubahan 2017, Abdul Fakah juga mengungkapkan, adanya rencana beberapa anggota Dewan menarik anggaran pembebasan lahan untuk pelabuhan Nusantara Kilo senilai Rp 15 M. Keberadaan pelabuhan itu sendiri sangat dibutuhkan masyarakat dan jelas peruntukan.

“Kasihan masyarakat yang membutuhkan itu barang. Ada apa ini? Makanya saya sudah wanti – wanti menolak itu. Kebetulan tunjangan saya sebagai anggota DPRD ini sudah naik. Kenapa semestinya mau dipotong lagi anggaran itu. DPRD ini sudah luar biasa gajinya,” katanya.

Kasi Intel Kejari Dompu, M Sulhan, SH yang dikonfirmasi terkait kasus ini mengaku, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan secara resmi terkait dugaan korupsi anggaran Pokir Dewan. Ketika ada laporan, agar disampaikan indikasi penyimpangannya. “Sejauh ini, kita belum menerima laporannya,” akunya.

Sementara penggunaan pokir Dewan itu sendiri telah dilaporkan kelompok masyarakat di Polres Dompu. Pihak Polres Dompu juga telah menyurati Dewan untuk meminta dokumen yang dibutuhkan. Surat dari Polres ini telah didisposisi Ketua DPRD ke Setwan untuk menindak lanjutinya.

Sekwan DPRD Dompu, Drs. H. Chaerunnasa yang dihubungi terpisah, mengakui, ada surat dari Polres Dompu yang meminta dokumen terkait laporan masyarakat soal program Pokir Dewan. Dokumen yang diminta berupa absen dan berita acara rapat – rapat Dewan. “Saya sudah lanjutkan disposisinya ke Kabag Hukum,” katanya. (ula)