Dugaan Penyimpangan Bansos, Kejari Lotim Agendakan Periksa Anggota DPRD NTB

Selong (Suara NTB) – Kasus dugaan penyimpangan bantuan sosial (bansos) yang sumber anggarannya dari Pemprov NTB terus diatensi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim). Dalam mengungkap kasus ini, Jaksa mengagendakan memeriksa ketua serta sekitar 16 anggota DPRD NTB setelah sebelumnya memeriksa kalangan penerima bantuan serta sejumlah instansi terkait.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin, 2 Oktober 2017, Ketua Tim Penyelidikan Dugaan Penyelewengan Bansos, Thoriq Mulahela, SH, menjelaskan sejak kasus tersebut dilaporkan oleh masyarakat sekitar dua minggu yang lalu. Pihaknya langsung melakukan proses penyelidikan dengan memintai keterangan pihak-pihak terkait. “Beberapa orang sudah dipanggil dan dimintai keterangan, baik dari kalangan penerima bantuan, pelapor maupun instansi terkait itu,” jelasnya.

Sementara, dari kalangan DPRD NTB yang sudah diagendakan secara bertahap untuk dimintai keterangan. Apalagi saat ini belum ada yang memenuhi panggilan. “Seharusnya hari ini (kemarin, red) ada satu orang anggota DPRD NTB yang hadir. Tapi saya tunggu-tunggu belum hadir juga,”akunya.

Thoriq kembali menegaskan, sejumlah pihak-pihak terkait yang sudah diperiksa maupun yang masih diagendakan untuk diperiksa terkait penyaluran bansos, mulai dari kalangan penerima

bantuan, instansi terkait serta kalangan DPRD NTB. Untuk kalangan dinas, disebutkan terdapat tiga dinas lingkup Pemprov NTB yang diklarifikasi terkait Bansos tersebut, diantaranya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) dan Dinas Sosial. Sementara, ketua serta belasan anggota DPRD NTB yang sudah kita layangkan surat panggilan secara bertahap hingga saat ini belum ada yang hadir.

Dijelaskan kembali, apabila penyaluran bansos ini sudah sesuai aturan, maka proses penyelidikan dapat dihentikan. Laporan ini dilaporkan masyarakat sekitar dua minggu, dan semua instansi terkait sudah diperiksa tinggal saat ini menunggu kedatangan dari anggota DPRD NTB yang sebelumnya dilayangkan surat panggilan untuk dimintai keterangan.

Dari beberapa item laporan yang masuk, ditegaskan laporan tersebut sudah dipilah. Paling menonjol, menurut Thoriq yakni bantuan bansos sapi kepada sejumlah kelompok di Kabupaten Lotim.

Sementara, Kasi Pidsus Kejari Lotim, Iwan Gustiawan juga membenarkan jika kasus dugaan penyelewengan Bansos yang sumber anggaran dari Pemprov NTB. Proses penyelidikan kasus tersebut, diungkapkan masih berjalan. “Tetap masih berjalan di tingkat penyelidikan,”singkatnya. (yon)