Pemkot Mataram akan Tindak Dugaan Percaloan Adminduk

Mataram (Suara NTB) – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia akan menelusuri dugaan calo pengurusan administrasi kependudukan (adminduk). Ia tidak mau praktik tersebut dibiarkan sehingga merugikan masyarakat.

“Hari Senin (hari ini,red) saya akan ingatkan semua pegawai termasuk operator,” kata Evi dikonfirmasi pekan kemarin.

Persisnya siapa yang jadi calo atau ada keterlibatan petugas nanti akan dicari tahu. Evi yang juga Asisten III Setda Kota Mataram ini menegaskan, jangan pernah petugas meminta imbalan apalagi mempersulit masyarakat sepanjang persyaratan telah dipenuhi.

“Yang cari alasan – alasan ini yang saya tidak terima. Kalau sudah lengkap persyaratannya layani saja,” tegasnya.

Pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP kartu keluarga dan akta kelahiran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tidak dipungut biaya alias gratis. Kalau pun ada pegawai yang bermain dengan calo akan disikapi tegas. Jika terbukti terjadi pelanggaran kata Evi, bagi aparatur sipil negara (ASN) akan ditindak berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil.

Demikian pula, non PNS akan diberikan sanksi sesuai persetujuan pejabat pembina kepegawaian. “Keputusannya apakah dipecat atau apa itu nanti keputusan pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya. Dia mengingatkan pegawai di Dukcapil agar tidak main – main dengan aturan, apalagi memberi ruang calo berkeliaran.

Lebih jauh disampaikan, ketersedian stok blanko KTP masih minim. Pemerintah Pusat hanya memberikan 2.ooo blanko dari usulan penambahan 10.000 awal bulan lalu. Kemudian, ditambah 2.000  oleh Dirjen Adminduk Kemendagri usai rakor dengan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Tetapi Oktober ini dijanjikan mengirim tambahan blanko di kabupaten/kota.

Ditambahkan, Kelangkaan KTP tidak saja di Kota Mataram tapi seluruh Indonesia disinyalir imbas dari kasus dugaan korupsi E – KTP yang masih bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi. “Bukan di kita saja, semua daerah juga begitu. Bahkan, Lombok Tengah masih 80.000 yang belum,” bebernya.

Praktis lanjutnya, ada sekitar 5.000 masyarakat Kota Mataram telah merekam identitas mereka belum bisa mendapatkan kartu identitas. Pencetakan 4.000 KTP akan diprioritaskan masyarakat telah merekam dan mengantongi surat keterangan (suket) pengganti e -KTP dan perekaman baru. (cem)