Ribuan Randis di Lobar Nunggak Pajak

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid mengaku terkejut membaca data yang ada di Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan dan  Unit Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Lobar dari 210 ribu kendaraan bermotor di Lobar 190 ribu di antaranya kendaraan bermotor dan 15 ribu kendaraan mobil. Dari jumlah kendaraan ini kurang lebih 50 persen belum membayar pajak.

“Saya terkejut melihat data, hampir setengah (50 persen) belum membayar pajak kendaraan bermotor. Bahkan hampir 2.500 lebih kendaraan dinas PNS belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB),” ujar bupati ketika menghadiri Pekan Panutan Pajak dan Sosialisasi Sadar Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UPTB-UPPD Lobar, Rabu, 27 September 2017.

Bupati mengaku mengklarifikasi data ini ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, diakui memang data ini termasuk data lama, sehingga mungkin randis tersebut sudah ada di KLU dan Mataram, namun tercatat masih masuk di Lobar. Karena itu dalam kesempatan itu iaberjanji akan memerintahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) untuk berkoordinasi dengan kepala UPTB atau sebaliknya kepala UPTB berkoordinasi merekonsiliasi aset yang ada.

Baca juga:  11.896 Randis Masih Nunggak Pajak di NTB

Jika hasil rekonsiliasi sudah semua sudah jelas, maka ia akan mewajibkan lewat Kepala BPKAD melunasi semua piutang pajak randis tersebut yang masuk menjadi randis di Lobar. Sebab, katanya, lucu juga sebab di APBD ada anggaran untuk pajak randis, namun dana itu tak tahu ke mana? ‘’Apakah memang dana yang ada itu dikemanakan lagi atau tidak, inilah yang perlu juga dicek. Nanti saya akan minta BPKAD untuk segera menjadikan persoalan ini sebagai atensi,”tegasnya.

Pemda, kata bupati, seharusnya malu, di mana mewajibkan rakyat masyarakat taat kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin. Kalau pertanyaan pemimpin yang bagaimana ditaat? Menurut orang di Lobar ini adalah pemimpin yang bisa memberikan keteladanan bagi masyarakat, termasuk dalam konteks pembayaran pajak kepada negara.

Lebih lanjutkan disebutkan ketua Icmi Lobar ini, capaian PAD dari kendaraan bermotor dan bea bali berkendaraan bermotor hingga 24 September baru mencapai 70 persen masih tersisa tinggal 3 bulan untuk mencapai 100 persen. Menurutnya untuk mencapai target ini adalah pekerjaan berat, namun dirinya siap mem-back up untuk membantu Pemprov NTB  mencapai target dari sisi pajak kendaraan PNS.

Baca juga:  Pemkab Sumbawa Alokasikan Pengadaan Dua Randis

Sementara itu, Kepala Bappenda NTB, H. Iswandi menyatakan, angka kesadaran masyarakat Lobar wajib pajaknya tinggi, namun Lobar memiliki potensi terbesar ketiga di NTB dalam jumlah unit kendaraannya. Sehingga provinsi dalam menyalurkan dana bagi hasil setelah Kota Mataram, Lotim barulah Lobar paling besar. Tahun lalu bagi hasil mencapai Rp 48 miliar yang ditransfer oleh Pemprov NTB ke Lobar.

Pihaknya sudah bekerjasama dengan Bank NTB khusus bagi aparatur sipil negara membayar pajak melalui Bank NTB, pihaknya akan mengecek kendaraan milik ASN agar secara otomatis yang belum bayar pajak dipotong untuk bayar pajak. Hal ini mulai berlaku di Pemprov NTB, diharapkan di Lobar bisa dilaksanakan. Sebab yang memiliki kendaraan sebagian besar dimiliki ASN. (her)