Bus Kota Tak Beroperasi, Pemkot Mataram Merugi

Mataram (Suara NTB) – Operasional Bus Rapid Transit (BRT) atau jalur khusus bus kota, hingga kini belum jelas. Dishub Pemkot Mataram pun merugi. Kendaraan bus yang merupakan bantuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terlihat terparkir di halaman kantor PT. Damri Mataram.

Sebanyak 25 bus sejak Januari lalu berhenti beroperasi pasca demo sopir angkot. Sempat dioperasikan enam armada, tapi kembali ditarik. Perjuangan Pemkot Mataram khususnya Dinas Perhubungan mendatangkan 25 armada itu cukup menguras keringat. Tidak hanya itu saja, anggaran dikucurkan tak sedikit.

Kerugian dialami dikalkulasikan dari biaya pengambilan bus, pembuatan rambu, halte, dan kajian melibatkan pihak ketiga. Untuk kajian telah disiapkan Rp 200 juta. “Kalau dihitung – hitung sampai ratusan, bahkan miliaran kerugian kita,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid, Jumat, 22 September 2017.

Baca juga:  Cuaca Buruk, Penyeberangan Kayangan-Pototano Sempat Tertunda

Khalid didampingi Sekretarisnya, Cukup Wibowo mengaku, persoalan BRT ini adalah masalah kompleks, sehingga tanggungjawabnya tidak bisa dibebankan ke Dishub Mataram saja. Pengelolaan BRT itu juga beban Pemprov NTB dan Pemerintah Pusat (PT. Damri, red).

“Kami hanya kebetulan ketempatan saja. Coba tanya Dishub NTB dan Pemerintah Pusat. Kebijakannya di mereka,” jawabnya.

Pemanfaatan BRT, Walikota dan Wakil Walikota memiliki komitmen terhadap hal itu. Komitmen tersebut dituangkan dengan mengalokasikan anggaran di APBD Kota Mataram. Meskipun kemudian ditarik atau dialihkan. Tetapi sebelumnya, fasilitas penunjang seperti rambu – rambu dan halte dibuat sebagai bentuk komitmen.

Baca juga:  Pemkot akan Tambah CCTV di Perempatan Jalan

Kajian tengah dipersiapkan, yang dipastikan rampung dalam waktu dekat ini. “Datanya sedang direkap dan ini tinggal tahap akhir saja,” ucap Khalid.

Fasilitas halte menurut dia, bukan hal yang sia – sia. Meskipun tidak digunakan penumpang BRT, paling tidak dimanfaatkan untuk menunggu.Dishub belum berani menjamin hingga kapan bus itu beroperasi. Menurutnya, kewenangan itu berada di Pemprov NTB dan PT. Damri selaku operator. (cem)