CPNS K2 Bangun Tenda di Kantor DPRD

Advertisement

Dompu (Suara NTB) – Solidaritas Oentuk Sahabat (SOS) 390 CPNS Dompu bertenda di kantor DPRD menyusul belum ditindaklanjutinya tuntutan mereka soal rekomendasi politik terkait nasibnya. Ada tiga tuntutan SOS 390 CPNS Dompu, diantaranya kembalikan haknya sebagai CPNS sesuai amar putusan PTUN Mataram, audit investigasi kembali soal kerugian negara, dan penganggaran ulang gaji 134 CPNS K2 di APBD Perubahan 2017.

“Mereka (134 CPNS K2) sudah harus dikembalikan posisi dan hak-haknya sebagai CPNS K2 berdasarkan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” tegas koodinator dan juru bicara SOS 390 CPNS Dompu, Ir Muttakun di sela-sela pembangunan tenda, Kamis, 24 Agustus 2017.

Aksi SOS 390 CPNS Dompu ini merupakan lanjutan dari aksinya pada 20 Juli 2017 lalu dengan tuntutan yang sama. Namun rekomendasi yang diharapkan, belum juga didapat walaupun para anggota Dewan sudah ke BKN regional Denpasar maupun BKN RI. Akan tetapi kehadiran anggota Dewan ke BKN justru tidak membicarakan persoalan yang didesaknya.

Alasan DPRD tidak menindaklanjuti tuntutan berdasarkan hasil komunikasi secara informal dengan perwakilan anggota Dewan yang ke BKN yaitu M Ikhsan, S.Sos, kata Muttakun, karena belum disampaikan ke pimpinan Dewan yang tidak hadir di kantor. Ini menunjukan para wakil rakyat tersebut tidak memiliki itikad baik dalam menuntaskan persoalan ini.

“Ini menjadi persoalan yang selama ini tidak pernah mau ditangapi. Hati-hati ketika ini tidak ditangapi. Ini menyangkut nasib mereka yang sudah dinyatakan PTUN harus dikembalikan (statusnya. red),” ujar Muttakun.

Pemerintah dalam hal ini Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin tambah Muttakun, sudah merespon dengan baik apa yang menjadi amar putusan PTUN, yang mana Bupati telah mencabut surat keputusannya tentang pembentukan tim verifikasi, tinggal menunggu beberapa salinan amar putusan yang nantinya akan juga ditindaklanjuti.

“Bupati sudah merespon dengan baik namun kenapa DPRD tidak merespon, DPRD yang tidak benar ini, DPRD tidak benar dalam kondisi saat ini,” tandasnya.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Dompu, Iwahyuddin AK yang dikonfirmasi persoalan tersebut mengatakan, pada prinsipnya bahwa BKN dan BKN Regional IX Denpasar memandang persoalan 126 CPNS k2 Dompu telah selesai. Artinya, pembatalan NIP terhadap mereka dipandang sebagai langkah hukum administrasi Pemerintah berdasarkan PP 56 dan 48.

“Merujuk pada hasil verifikasi dan verifikasi internal BKN, posisi putusan TUN tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap kewenangan BKN. Selanjutnya pihak BKN juga mendorong pemerintah daerah mendefinitifkan 256 CPNS. Yang menarik adalah posisi delapan orang dari 134 yang telah mengajukan gugatan terhadap BKN, sekalipun BKN mengajukan banding akan tetapi hasil hearing dengan BKN mereka masih memiliki harapan untuk dikembalikan haknya,” pungkas Iwahyudin AK. (jun)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.