Fauzan Khalid Akui Hartanya Bertambah

 

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si diklarifikasi KPK di Kantor Gubernur NTB, Rabu, 23 Agustus 2017 terkait LHKPN yang telah diserahkan. Bupati membawa serta bukti-bukti kepemilikan harta kekayaannya. Orang nomor satu di Lobar ini mengakui jika ada penambahan harga baik harga bergerak dan tidak bergerak.

“Sekarang saya sedang diklarifikasi KPK di provinsi, tentu ada penambahan harta dari gaji saya, ada juga hibah ruko dari mertua ke istri. Termasuk ada penambahan NJOP lahan rumah saya, dulu 700 meter persegi menjadi 1.400 meter persegi itu saya belum dari meminjam yang di Bank NTB,” katanya, Rabu, 23 Agustus 2017.

Dijelaskan, semua harta yang dimiliki baik penambahan yang diperoleh saat ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebab sumbernya jelas bukan dari hasil praktik korupsi. Belum lagi kenaikan NJOP dari nilai dulu dan sekarang. Termasuk tambahan penghasilan dari gaji yang diperoleh selama ini setelah menjabat wakil bupati dan bupati.

Baca juga:  Sepak Terjang Jubir KPK Baru Waktu Tangani Kasus di Lombok Tengah

Diakuinya, LHKPN yang dilaporkan ketika mencalonkan diri pada pilkada lalu, tercatat Rp 438 juta lebih baik harga bergerak maupun tidak bergerak. “Setelah diklarifikasi baru muncul harta kekayaan terbaru,” jelasnya.

Terkait adanya tudingan kalangan LSM bahwa klarifikasi kareka adanya menambahan harga mencolok, menurut bupati bukan saja dirinya yang diklarifikasi, namun semua bupati/walikota.

Ia mengaku serba salah, harta orang misalnya memiliki harga Rp 5 miliar dan ada penambahan Rp 2,5 miliar sehingga totalnya Rp 7,5 miliar. Namun tidak dianggap mencolok. Sedangkan harta yang tercatat Rp 500 juta mengalami penambahan Rp 1,5 miliar dianggap mencolok, karena kenaikan menjadi miliaran rupiah.

Baca juga:  KPK Minta Pejabat Segera Laporkan Harta Kekayaan

Sementara itu, Sekretaris DPRD Lobar Isnanto Karyawan mengakui jika semua anggota DPRD belum melaporkan ke KPK. Pihak dewan diberikan deadline waktu hingga 15 Desember oleh KPK untuk merampungkan laporan LHKPN. Untuk mempercepat laporan ini, pihaknya akan mengundang KPK untuk memberikan sosialisasi ke Dewan.

“Kami berencana undang KPK, kebetulan KPK ada di sini sekarang untuk bisa menjelaskan kaitan dengan LHKPN,” jelasnya. Di sisi lain, sejumlah anggota DPRD Lobar mengaku siap jika diundang KPK. Seperti disampaikan H Mahruf dari Partai Nasdem dan Ahmad Gufran dari Fraksi Golkar serta Hj. Muslihan dari Hanura. (her)