Datangi Kantor Pemda, CPNS K2 Tuntut Pemda Tindak Lanjuti Putusan PTUN

Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin didesak untuk segera menindak lanjuti putusan PTUN Mataram yang memenangkan CPNS K2 yang dibatalkan SK pengangkatannya. Kepala Bagian Hukum Setda Dompu pun menjadi sasaran, karena dinilai lamban dalam memberikan telaahan hukum sehingga Bupati belum menindak lanjuti putusan hakim PTUN.

“Kami sebenarnya datang untuk menanyakan kejelasan nasib kami. Karena pasca putusan PTUN Mataram hingga saat ini, kami tidak mendapatkan informasi soal tindak lanjutnya,” kata Dedi Purwanto, S.Pd perwakilan CPNS K2 Dompu yang dibatalkan SK-nya oleh Bupati kepada Suara NTB di kantor Bagian Hukum Setda Dompu, Selasa, 8 Agustus 2017.

Dedi mengaku, hasil konsultasi DPRD Dompu yang didampingi pihaknya beberapa waktu lalu mengembalikan ke Bupati. Pihaknya pun sudah menghadap Bupati, Senin, 7 Agustus 2017 sore dan diakui tengah menunggu telaah staf terkait putusan PTUN Mataram.

“Bupati malah menunggu telaah stafnya. Apakah masih di Bagian Hukum atau Sekda, makanya kami datang,” kata Dedi yang didampingi rekannya Johansyah.

Ia juga mengaku, perjuangan dirinya terkait status CPNS bukan semata – mata soal pekerjaan. Tapi lebih pada harga diri di tengah masyarakat yang sudah lulus tes dan diangkat menjadi CPNS, tapi dibatalkan kembali. “Itulah yang berat kami rasakan,” katanya.

Baca juga:  Gubernur Tandatangani SK Pengangkatan 1.164 Guru Non PNS

Beberapa rekan Dedi juga mengeluarkan kata – kata kekecewaannya sambil menunggu Kabag Hukum Setda Dompu. Mereka menganggap, putusan PTUN Mataram yang telah berkekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh mereka belum juga ditindak lanjuti.

“Jangan samakan kami dengan yang 8 orang yang masih banding. Itu urusan mereka. Kami ini sudah menang dan berkekuatan hukum tetap,” kata Johansyah.

Sebelum Kabag Hukum

tiba di kantornya, para CPNS K2 yang telah dibatalkan SK-nya ini justru meninggalkan kantor Pemda Dompu setelah diajak Ir Muttakun, yang ikut mendampingi perjuangan tuntutannya hingga ke proses hukum. Namun sebelumnya, Muttakun diajak Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan BKD dan PSDM Dompu, Asraruddin, SH ke ruang kerjanya.

Kepala Bagian Hukum Setda Dompu, Haeruddin, SH yang dimintai tanggapannya, mengatakan, tindak lanjut dari putusan PTUN Mataram terkait nasib 118 orang penggugat Bupati bukan menjadi ranah dan kewenangan pihaknya. Karena putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap akibat tidak dilakukan upaya hukum lebih lanjut, itu menjadi ranah dan kewenangan BKD dan PSDM Dompu yang menindak lanjutinya.

Baca juga:  Masyarakat Diingatkan Jangan Percaya Calo

“Tadi memang saya dihubungi Muttakun menanyakan tindak lanjut putusan PTUN Mataram. Saya sampaikan, karena sudah inckracht, yang akan menyikapinya BKD,” kata Kepala Bagian Hukum Setda Dompu, Haeruddin, SH.

Sementara Asraruddin, SH kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan BKD dan PSDM Kabupaten Dompu yang dihubungi terpisah, mengaku belum bisa menindak lanjuti putusan PTUN terhadap 118 orang yang telah berkekuatan hukum tetap karena pihaknya dibebankan untuk membayar uang pengganti Rp 250 ribu per perkara. Bila dikalikan dengan 118 penggugat, maka kewajiban Pemda menyiapkan anggaran hingga Rp 29,5 juta yang akan dibayarkan ke PTUN Mataram. Setelah itu baru bisa mengambil salinan keputusan.

Setelah salinan keputusan diterima, kata Asraruddin, pihaknya baru memiliki dasar untuk menkonsultasikan ke BKN. Apakah mekanismenya melalui proses pengajuan berkas kembali atau bagaimana. Karena Bupati tidak bisa mengangkat kembali menjadi CPNS tampa ada NIP.

“Bupati walaupun punya kewenangan mengeluarkan SK CPNS, tapi kewenangan itu baru bisa dilakukan ketika ada NIP,” terangnya. (ula)