Program Bedah Rumah di KSB Diprotes Masyarakat

Taliwang (Suara NTB) – Program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di protes masyarakat penerima.

Protes ini dilayangkan masyarakat karena kulitas program tersebut dinilai tidak layak. Mulai dari bahan baku hingga proses pembangunan yang dilaksanakan tidak secara transparan kepada para penerima bangunan dan pemerintah desa setempat.

“Di desa kami ada beberapa rumah yang dapat bantuan dari provinsi itu. Tapi kami protes karena pekerjaannya asal-asalan,” cetus Kepala Desa Poto Tano, M. Nur Hasan kepada wartawan, Selasa, 8 Agustus 2017.

Ia mengatakan, dari sisi kualitas proyek yang dianggarkan oleh provinsi itu sangat jauh dari harapan. Hasil pantauannya terhadap rumah yang mendapatkan bantuan, material batako dan kayu yang digunakan sangat rapuh belum lagi proses pembangunannya yang dikerjakan asal-asalan oleh kontraktor pelaksana.

“Saya tanya pemilik rumah katanya semen yang digunakan hanya sekitar 7 atau 8 sak saja sampai selesai,” sesalnya. Nur Hasan juga mengaku, telah mengecek hasil pekerjaan beberapa rumah yang telah dibangun. Kondisinya sangat memprihatinkan karena pasangan antar material tidak kuat.

Baca juga:  Penyidikan Kasus Dana CSR PDAM Tuntas

“Karena mungkin semennya sedikit. Jadi saat dipegang masih berguguran,” ungkapnya.

Terkait protesnya tersebut, Nur Hasan menyatakan, pihaknya telah mengadukan proyek tersebut ke Komisi IV DPRD NTB. Dirinya berharap DPRD segera turun

lapangan melakukan pengecekan dan memanggil Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB mengenai persoalan tersebut.

“Kami pemerintah desa juga protes karena sejak awal proyek itu tidak ada sosialisasi ke kami, sehingga kami tidak bisa turut mengawasinya,” timpalnya.

Keluhan yang sama juga disampaikan Kepala Desa Kokarlian, M. Dahlan. Ia mengatakan, di desanya terdapat sebanyak 24 penerima program RTLH dari provinsi tersebut. Dan mereka rata-rata mengeluhkan mengenai kualitas material yang disiapkan rekanan pelaksana. “Batakonya lapuk dan kayunya masak dari pohon Lamtoro,” cetusnya.

Baca juga:  Jembatan Nasional Sembalun Masuk Fase Kontrak Kritis

Ia menilai pengerjaan oleh kontraktor pelaksana juga asal-asalan. Hal ini dapat dilihat dari dinding yang telah terpasang tidak dilengkapi dengan plesteran yang dapat menjamin bangunan menjadi kuat. “Apa iya sampai disitu saja pekerjaannya? Kan itu sama saja tidak tuntas,” sesalnya seraya menambahkan, jika banyak warga yang sebenarnya menolak program tersebut.

“Warga setelah melihat hasilnya merasa menyesal karena yang dibuat juga tidak sesuai dengan harapan. Kualitasnya sangat buruk dan justru membahayakan warga nantinya kalau menempatinya,” sebut Dahlan.

Dahlan pun berharap, Pemprov NTB khususnya Dinas PU turun melihat langsung hasil pekerjaan rekanan proyek RTLH itu. Sebab jangan sampai hasilnya tidak menjamin keamanan masyarakat penerima. “Kami yakin ini ada permainan. Sehingga kualitas proyek itu sangat buruk dan tidak layak,” imbuhnya. (bug)