Lelang Pembangunan Poltekpar Sebaiknya Ditunda

Mataram (Suara NTB) – Pakar hukum meminta pemerintah daerah untuk menahan sementara keinginannya untuk membangun infrastruktur di lahan yang masih dalam sengketa. Diharapkan pembangunan bisa ditunda hingga ada ketetapan hukum.

Diketahui pemerintah berencana akan membangun kampus Politeknik Pariwisata Lombok (Poltekpar) yang informasi sudah ditender. Pakar Hukum dari Unram, Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH., SU mengatakan, melihat dari aspek hukum, ia belum melihat adanya kepastian hukum untuk melaksanakan pembangunan di lahan sengketa seluas 20 hektar itu.

Saat ini, pemilik tanah melalui kuasa hukumnya, Dr. Ainuddin, SH, MH., sedang mengajukan banding di Pengadilan Tinggi. atas sengketa tanah PTP yang dimenangkan oleh pemerintah daerah.

“Saya hanya mengingatakan saja jangan sampai bermasalah di pemerintah daerah nantinya. Karena proses hukum sedang berlangsung,” ujarnya.

Jika penggugatnya menang di Pengadilan Tinggi, atau di Mahkamah Agung nantinya, tentu proyek yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah akan dieksekusi.

”Yang kasian siapa? kan pemerintah. Sudah ngeluarkan uang banyak, kemudian dirobohkan. Jadi yang paling tepat itu baiknya menunggu,” sarannya.

Saat ini Pemprov NTB sudah yakin menang, hingga tender akan tetap dilaksanakan, rencananya Bulan Agustus 2017 ini. Dalam proses hukum, kata pakar hukum senior ini di Mataram, Senin, 31 Juli 2017 kemarin, peluangnya fifty-fifty. Karena itulah, pemerintah daerah harus mengantisipasi karena dampak hukumnya akan besar di kemudian hari.

Baca juga:  Warga Bongkar Tenda Petugas di Hutan Pesugulan

Proses di Pengadilan Tinggi berjalan tiga bulan, kemudian di Mahkamah Agung paling lama setahun. Proyek yang akan dibangun oleh pemerintah disarankan untuk ditunda setahun ini, hingga berkekuatan hukum tetap.

“Jangan kemudian Pemda bilang menang, itu kan di Pengadilan Negeri. Sekarang ada proses banding masyarakat, kan proses hukum belum selesai. Kan kasian nanti pemerintah daerah kalau kalah,” demikian Prof. Asikin.

Di tempat terpisah, Kuasa Hukum penggugat (Suryo), Dr. Ainuddin, SH, MH juga mengingatkan pemerintah untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ada beberapa contoh kasus besar, masyarakat menggugat pemerintah. Misalnya pernah terjadi, Kota Mataram kalah oleh masyarakat.

Bila proyek dilaksanakan, lalu kemudian masyarakat memenangkan gugatan hukum, khawatirnya akan timbul kerugian Negara yang berpotensi menjadi bumerang bagi pemerintah daerah itu sendiri.

“Dan itu kalau sudah dilaksanakan, maka akan timbul kerugian negara, nanti ada pertanggungjawaban hukum secara pidana, terhadap orang-orang yang melakukan tender, pelelangan di atas lahan sengketa. Karena tentunya ada uang negara yang digunakan untuk membangun, otomatis itu kerugian Negara. Belum lagi kalau pemenang tender akan menggugat Karena proyeknya gagal dilaksanakan,” ujarnya.

Baca juga:  Pengadaan APE TK/PAUD Kota Bima Diduga Mubazir

Saat ini kliennya sedang mengajukan gugatan banding, setelah pemerintah daerah menang di PN Praya. Tidak sampai di situ, ada beberapa tahapan yang masih bisa dilewati, dari banding, kasasi, lalu PK (upaya hukum luar biasa). Pembangunan menurutnya boleh dilaksanakan, paling tidak setelah putusan kasasi.

Kalau misalnya pembangunan tetap dilaksanakan pada lahan yang masih sengketa, Dr. Ainuddin mengatakan itu termasuk menciderai nilai hukum. Proses hukum tidak lagi dihargai sebagai panglima tertinggi. Hakim sebagai pelaksana yudikatif mestinya harus dihargai.

”Oke Inkracht di tahap pertama, tetapi dia tidak disebut sebagai putusan yang punya kekuatan hukum tetap. Karena hak hukum masyarakat masih dengan melakukan gugatan ulang,” imbuhnya.

Proses menurutnya akan terus berlanjut, Pemprov dianggap tidak pernah membebaskan lahan. Yang melakukan pembebasan lahan adalah PTP. Itulah kemudian yang menjadi dasarnya melakukan banding. Selain itu, kekuatannya adalah pipil milik kliennya dari proses jual beli lahan tahun 1962.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, L. Moh. Faozal mengatakan, lelang sudah dilakukan. Dalam hal ini, oleh pemerintah pusat (Kementerian Pariwisata). “Itu urusan Pemprov, Badan Aset, sudah ditender,” cetusnya. (bul)