50 Titik akan Dibor PT AMNT di Dodo Rinti

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Manajemen PT. AMNT menggelar pertemuan terbatas yang berlangsung secara tertutup dengan pimpinan DPRD Sumbawa, Senin, 29 Mei 2017. Sebagai langkah sosialisasi awal terkait rencana kelanjutan pengeboran di kawasan Elang, Dodo Rinti.

Dikonfirmasi usai pertemuan tersebut, Manajer Sosial Responsibilty PT. AMNT, H. Syarafuddin Jarot menyebutkan, pertemuan ini untuk menyampaikan ke unsur pimpinan Fraksi dan Komisi DPRD Sumbawa terkait rencana melanjutkan pengeboran di Elang pada 2017. Sebagai kelanjutan dari pengeboran sebelumnya. Kalau titik pengeboran sebelumnya lebih jauh, sekarang lebih rapat.

“Rencana habis lebaran kita lanjutkan. Sekarang sosialisasi dulu. Ini juga bagian dari sosialisasi awal kami,”terangnya.

Baca juga:  Kementerian ESDM Bangun Politeknik Pertambangan di NTB

Hanya saja, lanjut H. Jarot, belum disosialisasikan kepada semua anggota DPRD Sumbawa. Yang jelas, ada sekitar 50 titik yang dilanjutkan pengeborannya. Dengan target total panjang pengeboran sekitar 17 ribu meter.

Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata, S.P, didampingi Wakil Ketua DPRD

Sumbawa, Kamaluddin S.T, menjelaskan, pihaknya memiliki kepentingan untuk mengetahui langkah awal yang dilakukan perusahaan pada 2017 ini. Sehingga perusahaan menyampaikan rencana program mereka untuk membangun kesamaan persepsi. Nantinya akan ada pertemuan lanjutan dengan eksekutif dan seluruh anggota DPRD.

“Tadi sosialisasi awal apa yang dilakukan perusahaan. Nanti kita atur pertemuan lanjutan yang lebih komprehensif. Perusahaan akan menjelaskan detail dan menyeluruh tentang kegiatan mereka,”katanya.

Baca juga:  Wagub : Usaha Pertambangan Harus Ramah Lingkungan

Sebagai informasi, tambah Budi, perusahaan katanya telah melakukan penciutan lahan sesuai perintah UU. Dari sebelumnya 1 Juta hektar menjadi 66 ribu hektar dan sekarang 25 rfibu hektar.

“Kami juga sampaikan ke PT AMNT, soal keluhan masyarakat terhadap smelter yang dibangun di KSB. Lalu kami sampaikan perusahaan harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Akibat kurangnya sosialisasi dan pemahaman, sehingga masyarakat tidak merasa memiliki perusahaan. Termasuk minimnya kontribusi perusahaan. Sehingga perlu duduk bersama membicarakannya secara komprehensif,” pungkas Budi. (arn)