Dinilai Tebang Pilih Penertiban, Bupati akan Panggil Investor Ilegal

Tanjung (Suara NTB) – LSM Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) di satu sisi mengapresiasi penertiban tempat usaha yang berada di sempadan pantai Gili Trawangan. Namun di sisi lain Pemda juga dikritik telah tebang pilih perusahaan yang menjadi objek penertiban. Spesifik perusahaan dimaksud, mengarah ke penyedia air minum di Trawangan yang diketahui beroperasi tanpa izin operasional dari Pemkab.

“Pemda KLU terkesan tutup mata dan tebang pilih dalam menegakkan aturan di Gili Trawangan. Salah satu perusahaan berdiri sejak tahun 2012-2013 tanpa dilengkapi izin operasional, sampai sekarang masih beroperasi,” cetus Ketua LUCW, Adam Tarpi’in menyoroti sikap Pemda KLU, Jumat (19/5).

Adam menduga, operasional investor tersebut berdiri di lahan sewa milik keluarga oknum pejabat KLU. Korelasi inilah yang mempengaruhi kebijakan bupati lentur dan tidak tegas.

Ia meminta Pemkab tegas menyikapi persoalan ini lantaran kekhawatiran akan menimbulkan kecemburuan di kalangan pengusaha lain. Sudah jelas, kata dia, bahwa pemerintah melarang penggunaan air bawah tanah/galian untuk tujuan komersil. Terutama sumber daya di pulau-pulau kecil karena akan berdampak buruk pada lingkungan setempat.

Menanggapi itu, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., kepada Suara NTB mengatakan saat ini perusahaan diketahui sedang berjuang mendapatkan legalitasnya. Perusahaan dimaksud sebenarnya memiliki niat baik untuk memberikan masukan (retribusi) ke Pemda dari segi pelayanan sosialnya. Namun, Pemda belum berani menerima karena belum didukung regulasi.

“Dia ini ngurus izinnya di (BWS) Provinsi hingga ke Kementerian Lingkungan Hidup. Saya tidak cermati terlalu dalam, kok dia urusannya langsung ke Kementerian LH. Saya ingin dia lakukan hal yang sederhana. Kalau memang layak kita berikan izin, kita berikan izin segera daripada dia beroperasi seperti ilegal,” ujar Najmul, Sabtu, 20 Mei 2017.

Disadarinya, aktivitas perusahaan tanpa izin operasional menyebabkan Pemda tidak mendapatkan retribusi dari kegiatan yang dilakukan. Meski demikian ia membantah di mana Pemda tidak memiliki niat membeda-bedakan (penertiban).

“Harus sama cara kita memberikan kepastian hukum, cuma mungkin persoalan yang dihadapi berbeda dari satu persoalan ke persoalan lain. Tadi pagi saya di-SMS, saya mau panggil manajemennya supaya proses izinnya harus cepat dituntaskan,” demikian Najmul. (ari)