30 Persen Perawat di KLU Belum Kantongi STR

Healthcare Medical Young Surgery Eye Female

Tanjung (Suara NTB) – Pascaterbentuknya Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) DPD Kabupaten Lombok Utara (KLU), organisasi profesi medis ini menggelar raker perdana di Gedung Serbaguna Gangga, Sabtu, 20 Mei 2017.

Agenda yang dibuka Bupati KLU, Najmul Akhyar itu mencermati dinamika yang berkembang di antaranya kualitas pelayanan medis, kualitas SDM perawat, kesejahteraan perawat, serta Surat Tanda Register (STR) yang belum dimiliki oleh para perawat di NTB.

Ketua DPW PPNI NTB, H. Muhir S.Kep Ners., pada kesempatan tersebut meminta agar DPD PPNI Lombok Utara merumuskan program yang sesuai dengan agenda DPW dan DPP agar pelaksanaannya di lapangan bisa sinkron.

“Misalnya belakangan banyak beredar isu STR palsu. Supaya benar maka DPK (tingkat Kecamatan) harus tahu. Jangan mau dibodohi dengan klaim SPK/Nira (Nomor Induk Registrasi Anggota) bisa diurus online,” kata Muhir.

Diminta agar PPNI di Kabupaten mencermati persoalan STR anggotanya. Pasalnya, keberadaan STR tidak hanya sebagai bukti legitimasi perawat melainkan bentuk pengamanan bagi perawat. Apabila terjadi tindakan kesalahan medis sampai menyeret ke kasus hukum, maka perawat bisa dijerat dengan pidana denda hingga Rp 2 miliar.

Ia juga mewarning agar klinik-klinik yang ada di NTB menggunakan tenaga perawat yang telah “bersertifikasi – STR”. Sebab jika ditemukan ada klinik yang melanggar, pihaknya bisa saja merekomendasikan ke pemerintah daerah untuk menutup klinik tersebut.

“Apabila tidak punya STR, kami akan surati Ketua DPD PPNI Kabupaten untuk mencabut izin yang ada di klinik itu. Sampai saat ini, persentase perawat yang belum teregister tinggal 30 persen. Menurun setelah kita mengaplikasikan registrasi online,” jelasnya.

Para perawat yang belum terdaftar tersebut terkendala salah satunya tinggal atau melayani di daerah pelosok -pelosok NTB. Akibat kesibukan pelayanan dan terbatasnya akses, membuat para perawat belum sempat mengurus NIRAnya.

Sementara Bupati, Najmul Akhyar menilai langkah PPNI sebagai hal positif. Organisasi perawat secara kelembagaan telah menyumbang laju IPM di daerah dari kacamata indeks kesehatan.

“Raker ini kita harapkan bisa membicarakan hal-hal menyangkut mutu pelayanan, kompetensi maupun kesejahteraan perawat. Kami tunggu rekomendasi raker, saya yakin banyak hal positif yang bisa diusulkan,” tandas Bupati. (ari)