Siap Dibangun, Mako Polres Lombok Utara Diklaim Jadi Paling Mewah

Tanjung (Suara NTB) – Proses pembangunan Markas Komando (Mako) Polres Lombok Utara di Dusun Sembaro, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga menemui titik terang. Dari rancangan konstruksinya saja, Mako Polres ini diklaim paling mewah dibandingkan 10 Mako Polres Kabupaten/Kota lain di NTB.

Kepada wartawan Jumat, 19 Mei 2017, Wakapolres Lombok Utara, Kompol. Teuku Ardiansyah, SH, mengungkapkan pembangunan Mako Polres sedang berproses. Tahapan terkini, konsultansi perencanaan telah selesai. Selanjutnya akan memasuki proses lelang.

“Pembangunan Mako Polres kita targetkan bulan Juni 2017 sudah mulai konstruksi dan harus selesai tanggal 28 Desember 2017,” katanya.

Seluruh lahan yakni 2,5 hektar yang dihibahkan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan terpakai untuk membangun. Dari rancangan konsultan, tergambar beberapa sarana dan fasilitas yang akan dibangun meliputi, gedung utama dengan konstruksi 2 lantai, rumah dinas Kapolres dan Wakapolres, pos jaga, musala, tempat barang sitaan, beberapa titik tempat parkir mobil dan motor, serta lapangan upacara.

Baca juga:  Polres Mataram Naik Kelas Jadi Polresta

Wakapolres menjelaskan, kebutuhan lahan Polres idealnya 4 hektar. Oleh karenanya, Polres masih menunggu sisa 1,5 hektar lahan tambahan yang

akan dihibahkan oleh Pemkab Lombok Utara.

“Anggaran yang disediakan dari APBN sekitar Rp 18 miliar, termasuk fasilitas umum dan perlengkapan totalnya sekitar Rp 20 miliar,” sambungnya.

Diakuinya, Polres masih memerlukan tambahan lahan dan anggaran untuk membangun asrama bagi anggota kepolisian. Khusus untuk Brimob, saat ini sudah menempati rusun 3 lantai yang lebih dulu dibangun.

“Brimob sekarang menempati rusun, tapi akan diberikan tanah sendiri. Tergantung pak Bupati nanti mau kasih di mana. Idealnya ngompleks di lahan yang ada,” katanya.

Baca juga:  Polres Mataram Naik Kelas Jadi Polresta

Sebagaimana diketahui, masyarakat Lombok Utara sudah sejak lama mendambakan hadirnya Polres. Alasannya, masyarakat KLU kesulitan mengakses pelayanan ke Polres Lombok Barat, karena jauhnya jarak tempuh. Sebut saja untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM). Diakui atau tidak, hingga kini masih lebih banyak warga KLU yang tidak memiliki SIM, karena alasan tersebut.

“Dari Operasi Patuh hingga hari ini, jumlah tilang sudah mencapai 147, yang didominasi STNK dan SIM. Pengendara masih tidak disiplin menggunakan atribut. Ketiadaan SIM masih banyak kita temukan karena kendala Polres Lobar dianggap jauh,”  ujar Kasatlantas Polres Lombok Utara, Iptu Agus Pujianto. (ari)