Walikota Akui Angka Kemiskinan Masih Tinggi

Mataram (Suara NTB) – Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah Pemkot Mataram yang belum dapat dituntaskan. Angka kemiskinan di kota ini juga diakui masih relatif tinggi. Hal ini disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh saat menghadiri pembagian kartu nelayan di eks Pelabuhan Ampenan, Jumat, 12 Mei 2017 pagi. “Kalau berbicara kemiskinan masih relatif tinggi. Tapi kita terus berupaya menurunkan,” jelasnya.

Ahyar menyebutkan saat ini jumlah warga miskin mencapai 10,45 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Kota Mataram yang mencapai lebih dari 400 ribu jiwa. “Kalau kita bandingkan dengan daerah lain kita masih lumayan,” ujarnya.

Pengentasan kemiskinan diakui walikota menjadi salah satu tugas berat yang harus ditangani pihaknya. Untuk itu program dalam rangka menurunkan jumlah warga miskin ini menjadi prioritasnya. “Kewajiban dari kita salah satunya untuk bisa menurunkan angka kemiskinan,” kata Ahyar.

Baca juga:  Progres Bariri Nelayan Dinilai Paling Lambat

Angka kemiskinan tertinggi salah satunya di kawasan pesisir Kota Mataram. Warga pesisir dominan bekerja sebagai nelayan dan menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan. “Kalau dilihat dari data-data, memang sumber-sumber atau masyarakat yang miskin itu salah satunya ada di kelompok nelayan. Ini yang harus kita perhatikan,” jelasnya.

Saat ini jumlah nelayan yang mengikuti program asuransi masih kurang. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Mataram, jumlah nelayan di seluruh wilayah pesisir Mataram mencapai 1.446 orang. Nelayan yang telah memiliki kartu nelayan sebanyak 1.354 sejak diprogramkan dari 2011. Sementara yang telah mendapat asuransi sampai 2016 hanya 638 orang dari target 1.000 nelayan. Tahun ini Kota Mataram mendapat kuota 700 nelayan yang akan mendapatkan asuransi namun DKP masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Besaran premi untuk asuransi nelayan ini Rp 175 ribu per tahun.

Baca juga:  Progres Bariri Nelayan Dinilai Paling Lambat

Walikota mengatakan akan menganggarkan melalui APBD untuk membayarkan premi asuransi nelayan yang belum terdaftar. “Saya minta untuk bisa diurus ke kementerian. Tapi insya Allah kita juga siapkan. Kita ingin semua nelayan kita memiliki kartu asuransi,” jelasnya. Anggaran yang rencananya akan disiapkan menurut Ahyar tak besar, masih kisaran ratusan juta per tahun. “Kalau seribu nelayan setahun itu sekitar Rp 200 juta. Itu hitung-hitungan saya,” ujarnya.

Menurutnya setiap nelayan harus memiliki asuransi karena manfaatnya cukup besar. Selain untuk nelayan, walikota juga berencana mengasuransikan kelompok kerja bidang lainnya yang masuk kategori miskin.

“Saya akan coba alokasikan dana untuk membantu warga kita agar memiliki kartu nelayan. Bisa juga nanti ada kelompok-kelompok lain, mungkin kelompok pekerja yang tidak mampu bisa kita bantu untuk memiliki asuransi ketenagakerjaan,” demikian Ahyar Abduh. (ynt)