Warga Selong Belanak Laporkan Dugaan Pencaplokan Lahan

Praya (Suara NTB) – Sejumlah warga Dusun Tomang-Omang Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat, Kamis, 4 Mei 2017, melaporkan dugaan pencaplokan lahan oleh salah satu perusahaan pengembangan pariwisata ke DPRD Loteng. Indikasi pencaplokan lahan terungkap, dari luasan lahan yang masuk dalam sertifikat milik perusahaan bersangkutan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Di mana banyak warga yang sebelumnya tidak pernah merasa menjual lahannya, justru masuk dalam sertifikat tanah milik perusahaan tersebut.

Dihadapan angggota DPRD Loteng, H.L. Arif Rahman Hakim, SE., dan Kepala BPN Loteng berserta jajarannya, warga mengaku selain lahan milik warga, lahan milik umum juga ada yang masuk dalam sertifikat tanah perusahaan tersebut sampai-sampai tanah kuburan juga ikut masuk.

Baca juga:  Gubernur Pimpin Rapat Bahas Persoalan Aset Gili Trawangan

“Inikan aneh, warga yang merasa tidak pernah menjual lahannya, kok lahannya ikut masuk dalam sertifikat tanah milik perusahaan,” sebut L. Sayuti, perwakilan warga.

Untuk itu, warga menduga kuat telah terjadi pencaplokan lahan oleh perusahaan bersangkutan. Kecuali kalau warga pernah menjual lahan, pastinya tidak akan keberatan, karena sifat warga Desa Selong Belanak, sangat anti mengklaim kembali lahan yang sudah dijual.

Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah segera mengambil sikap terhadap persoalan ini dan meminta perusahaan mengembalikan lahan milik warga yang telah diambil dengan cara-cara yang tidak benar.

 Menanggapi persoalan tersebut, Kepala BPN Loteng, L. Mandra P., membenarkan telah menerbitkan sertifikat yang atas nama PT. ES tersebut. Namun sertifikat tersebut terbit ada rekomendasi dari BPN pusat, karena luas lahannya lebih dari 100 hektar. “Kita hanya menerbitkan sertifkat atas rekomendasi BPN pusat. Kalau kemudian ada keberatan, maka itu menjadi ranahnya BPN pusat,” terangnya.

Baca juga:  Warga Bintaro Terancam Tetap Direlokasi

Di tempat yang sama, anggota DPRD Loteng, H.L. Arif Rahman Hakim, S.E., merekomendasikan pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan BPN Pusat terkait persoalan warga ini supaya apa yang menjadi persoalannya menjadi jelas. “Nah kita di DPRD Loteng, bila perlu akan membentuk Pansus yang khusus untuk mengkaji persoalan ini,” sebutnya.  (kir)