Capai 248 Ribu Unit, Butuh 25 Tahun Perbaiki RTLH di NTB

Advertisement

Mataram (suarantb.com) – Dinas Perumahan dan Permukiman NTB mencatat jumlah rumah yang saat ini tersedia di daerah ini sebanyak 1,05 juta unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 248 ribu rumah tercatat tidak layak huni.

“Dari jumlah 1,05 juta unit  itu terdiri dari rumah yang sudah layak dan rumah yang tidak layak atau RTLH. RTLH di NTB diperkirakan sebanyak 248 ribu unit,” sebut  Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT saat ditemui suarantb.com, belum lama ini.

Dalam rangka mengentaskan RTLH tersebut, Sugihartha menjelaskan beberapa upaya yang dilakukan pihaknya untuk mengatasi hal itu. Untuk kategori masyarakat miskin tak berdaya misalnya, Pemprov akan memberikan bantuan pembangunan rumah secara keseluruhan.
Sedangkan untuk masyarakat dengan kategori penghasilan rendah akan dibantu dengan cara menstimulasi mereka untuk dapat memperbaiki rumahnya. “Artinya kita ajak dia untuk bisa memperbaiki rumahnya dan tentu sembari dibantu pemerintah juga,” ucapnya.

Ia mengatakan ada keterkaitan antara jumlah penduduk di suatu daerah dengan tingkat kemiskinan. Dimana tingkat kemiskinan ini diyakini juga memiliki keterkaitan dengan ketidaklayakan hunian. Oleh karena itu, jumlah RTLH terbanyak di NTB berada di Kabupaten  Lombok Timur. Mengingat Kabupaten Lombok Timur tercatat sebagai Kabupaten dengan penduduk terbesar di NTB.

“Secara kuantitas jumlah penduduk Lombok Timur yang Jumlah penduduk Lotim ini kan terbesar kalau secara kuantitas maka di Lotim ini yang lebih banyak RLTH-nya. Jadi, ada hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan, nah tingkat kemiskinan ini juga ada kaitannya dengan ketidaklayakan hunian,” imbuhnya.

Sugihartha menyebutkan tahun 2017 ini, Pemprov NTB bersama pemda kabupaten/kota menargetkan penanganan 10.000 RTLH.  “Kalau dihitung 248 ribu unit,  maka 25 tahun persoalan RTLH terselesaikan,’ ucapnya.

“RTLH baru pasti ada, tapi saya yakin bisa terselesaikan. Karena ada RTLH tapi lain lain meskipun tidak diintervensi suatu saat pasti ada yang melayakkan rumahnya. Jadi bisa diprediksi 25 tahun,” imbuhnya.

Untuk mempercepat realisasi tersebut, Ia menilai bahwa bantuan pemerintah desa melalui dana diharapkan dapat dialokasikan  untuk menyelesaikan persoalan RTLH. Dengan begitu diharapkan masing-masing desa melalui dana desa tersebut dapat membantu perbaikan 10 RTLH pertahun.

“Kalau kita estinmasikan masing masing desa bisa bantu 10 rumah saja 1 tahun, kita punya desa 1.100 dikali 10 pertahun jadi 11.000 itu kan hampir sama jumlahnya  dengan bantuan Pemprov  10.000 pertahun tadi. Jadi 20.000 RLTH bisa diselesaikan satu tahun,” katanya.
Lanjut Dia, terkait hal ini Gubernur NTB sendiri telah mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk dapat mengalokasikan sebagian dana bantuan desanya untuk perbaikan dan pembangunan rumah tak layak.

Jika 20.000 dapat terselesikan pertahunnya, maka menurut Sugihartha pengentasan RTLH di NTB kurun waktu bisa terselesaikan dalam 10-11 tahun. Jika ditambah dengan berbagai upaya dan loncatan lain yang digarap pihaknya kedepan, Sugihartha meyakini bahwa pengentasan RTLH di NTB bisa selesai dalam 8-9 tahun. (hvy)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.