Terbesar di NTB, 64 Ribu Rumah di Loteng Tidak Layak Huni

Praya (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lombok Tengah (Loteng) mendata ada sekitar 64 ribu lebih rumah di daerah ini yang masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH). Angka ini termasuk yang terbesar di NTB. Demikian diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Loteng, Ir. M. Saiful, kepada Suara NTB, Rabu, 19 April 2017.

Menurutnya, jumlah RTLH tersebar di hampir semua wilayah di Loteng. Dari hasil pendataan terakhir yang dilakukan, jumlahnya mencapai lebih dari 64 ribu.

 Diakuinya, dengan jumlah yang cukup besar tersebut tentu jadi pekerjaan berat untuk bisa menuntaskannya. Meski demikian, pemerintah daerah sudah mencanangkan pada tahun 2019 mendatang NTB dan Loteng pada khususnya sudah tuntas rumah layak huni.

Baca juga:  Penanganan RTLH Masih Terbilang Minim

Untuk itu, Pemkab Loteng bersama-sama dengan Pemprov NTB dan pemerintah pusat telah membangun komitmen bersama melaksanakan program gerakan bersama penuntasan RTLH. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menyiapkan anggaran perbaikan RTLH setiap tahunnya dan sesuai kondisi dan kemampuan anggaran yang ada.

Pemkab Loteng, ujarnya, sudah menyiapkan anggaran untuk penanganan sebanyak 65 RTLH dDitambah anggaran dari Pemprov NTB dan anggaran pusat. “Sebisa mungkin mungkin, persoalan rumah tidak layak huni akan dikeroyok bersama. Supaya bisa tuntas sesuai target yang ada,” tegasnya.

Baca juga:  21 Ribu Korban Gempa di NTB Jatuh Miskin

Selain itu, tambahnya, pola penanganan RTLH berbeda dan disesuaikan dengan kondisi rumah bersangkutan. Ada dengan pola subsidi bantuan bahan bangunan dan ada juga dengan pola penuh. Di mana pemerintah daerah membangunkan langsung rumah baru sebagai pengganti rumah.

“Kalau pola subsidi, kita yang siapkan material bangunan. Baru nanti pemilik rumah yang memperbaiki menggunakan material bangunan yang telah disiapkan tersebut. Sedangkan pemerintah provinsi dan pusat itu polanya, bangun baru,’’ ujarnya. (kir)