Organda Mataram Tolak Operasional Ojek Daring

Advertisement

Mataram (suarantb.com) – Dalam beberapa waktu terakhir, beberapa operator ojek berbasis daring atau online mulai beroperasi di Mataram. Namun keberadaan ojek yang bisa dipesan lewat aplikasi ponsel pintar ini ditolak Organda Mataram.

Sekretaris Organda DPC Mataram, H Sukanah yang dimintai komentar terkait keberadaan ojek daring mengaku menentangnya. “Kalau masalah ojek online saya tetap menolak. Karena sudah jelas dia melanggar UU 22 tahun 2009 kalau ojek itu. Kendaraan roda dua itu kan tidak boleh ngangkut penumpang,” tegasnya.

Pemilik angkot ini juga menambahkan menurut data kepolisian yang diperolehnya, lakalantas di NTB 70 persen didominasi pengguna roda dua. Hingga ia mempertanyakan izin untuk ojek daring yang kemungkinan bisa menambah jumlah lakalantas. “Jadi kenapa tidak dikurangi saja? Ojek online saya tidak setuju, tapi kalau taksi online masih bisa lah. Karena dengan angkot saya rasa tidak ada gangguan,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, H Lalu Bayu Windya enggan berkomentar banyak tentang ojek berbasis daring ini. Lantaran Pergub yang akan mengatur operasional ojek tersebut belum tuntas digodok.

“Pergubnya sedang kita godok. Biarkan saja mereka beroperasi kita ndak mau tahu. Kita anggap ndak ada lah itu,” komentarnya, Jumat, 14 Maret 2017.

Pergub yang akan menjadi regulasi pengatur tata operasional ojek daring di Mataram diakui Bayu masih dalam proses penyusunan. Tanpa Pergub ini, operator ojek daring yang telah beroperasi di Mataram bisa dikatakan telah beroperasi tanpa izin.

Terkait larangan operasi sementara lantaran belum keluarnya Pergub ini, pengusaha ojek daring Ojek Online Mahasiswa Mataram (Onma) Fakhrurrizki menyatakan akan tetap beroperasi. Selama masih ada penumpang yang membutuhkan jasanya dan tidak ada larangan tertulis dari Dishub NTB.

“Kalaupun Dishub melarang, tapi masih ada orderan akan tetap kita layani. Kalau ada larangan tertulis misalnya, baru kita pertimbangkan,” jawabnya.

Adanya kemungkinan konflik sosial akibat ojek yang beroperasi tanpa izin ini, Rizki menyatakan pihaknya berusaha berpikir positif. “Saya selalu optimis, karena mungkin kami juga tidak langsung mengambil langganan ojek konvensional. Karena langganan kami kan mahasiswa, dosen, pekerja kantoran dan tamu-tamu dari luar daerah,” jelasnya.

Rizki juga menambahkan usaha Onma ini mempunyai banyak nilai positif. Selain membantu orang yang membutuhkan transportasi, mahasiswa yang menjadi pekerjanya juga mendapatkan penghasilan sekaligus pengalaman.

“Cuma kami di Mataram yang ojeknya semua mahasiswa. Kita juga ada layanan Onma traveling untuk jalan-jalan di Lombok, bisa dipesan sama tamu dari luar daerah. Ini kan juga membantu pariwisata daerah,” tandasnya. (ros)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.