Triwulan Pertama, Baru Dua SKPD di KLU Ajukan Paket Lelang

Advertisement

Tanjung (Suara NTB) – Proses “percepatan” realisasi anggaran di lingkup SKPD Pemda KLU masih terkesan lamban. Hingga masa akhir triwulan I – 2017, tercatat baru 2 SKPD yang mengajukan paket lelang kegiatan, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Hal itu diungkapkan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU, Ir. Hermanto, kepada wartawan Selasa, 21 Maret 2017. Menyusul baru ada 2 SKPD yang mengajukan paket kegiatan untuk dilelang, ia pun meminta agar SKPD lain segera mengajukan dokumen guna menghindari keterlambatan pelaksanaan kegiatan seperti tahun sebelumnya.

“Hanya dua SKPD yang sudah mengajukan dokumen ke ULP (Unit Layanan Pengadaan), yang lainnya belum,” kata Hermanto.

Ia tak menyebut nominal paket dari kedua SKPD yang mengajukan namun diketahui terdapat 14 paket yang masuk. Dari seluruh paket, 10 paket di antaranya merupakan jasa konsultansi. Selainnya hanya ada 2 paket fisik dan 2 paket pengadaan.

Mantan Kepala Dinas Pertanian KLU ini mengingatkan agar SKPD lain segera mengajukan dokumen, khususnya paket kegiatan yang menyentuh penataan fisik di masyarakat. Pasalnya, realisasi kegiatan infrastruktur bersentuhan langsung dengan akses ekonomi dan mobilitas ekonomi masyarakat.

“SKPD lain kita minta secepatnya mengajukan supaya bisa dilelang. Untuk Dinas PU, akhir bulan ini akan mengajukan paket fisik, sehingga lelangnya bisa lebih cepat,” sambungnya.

Selain itu diterangkan Hermanto, SKPD yang mengajukan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Kondisi ini pun menjadi atensi sekretariat daerah agar SKPD lain yang belum mengajukan untuk mempercepat pengajuannya.

Menurut dia, pengajuan lebih cepat ke ULP akan menentukan cepat tidaknya proses lelang. Pihaknya menghindari, pelaksana lelang bekerja dengan terburu-buru, sehingga mengakibatkan proses penentuan pemenang tender menjadi tidak maksimal.

Menimbang keberadaan pejabat berwenang pada proses realisasi kegiatan, Hermanto menekankan supaya SKPD menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), konsultan pengawas dan sebagainya. Pasalnya keberadaan para pejabat berwenang itu menentukan proses realisasi kegiatan lebih lanjut.

Asisten II menyinggung pengajuan dokumen ke SKPD telah dijadwalkan. Langkah ini sebagai antisipasi agar tidak terjadi keterlambatan. Sekretariat Daerah KLU sendiri menargetkan, kegiatan pada APBD murni 2017 sudah tuntas dikerjakan pada Nopember mendatang. Artinya, bulan Juli mendatang seluruh paket kegiatan sudah harus dikerjakan. “Kecuali paket – paket proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), sebab masih harus menunggu Juklak/Juknis dari pusat,”  ujarnya. (ari)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.