Kantor DPRD Dompu Disegel Anggota

Dompu (Suara NTB) – Ketua fraksi PAN DPRD Dompu, Ikhwayuddin AK melakukan aksi penyegelan kantor DPRD Dompu sebagai bentuk kekecewaannya pada sikap Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos. Kekecewaan ini lantaran beberapa undangan yang ditandatangani pimpinan Dewan justru tidak dihadiri seperti halnya undangan pleno DPRD, Senin, 20 Maret 2017 pukul 09.00 Wita.

Aksi penyegelan kantor DPRD Dompu pada gedung dua ini terjadi sekitar pukul 10.00 Wita dengan memaku silang dua batang kayu. Pada pintu yang paku silang ini juga terdapat kertas HVS warna putih ditempelkan dan bertuliskan, “Ruangan ini Disegel”.

Kepada wartawan di depan kantor DPRD Dompu, Ikhwayuddin AK usai menyegel pintu masuk gedung dua DPRD Dompu mengaku, aksi penyegelan yang dilakukannya sebagai bentuk kekecewaanya kepada sikap pimpinan Dewan khususnya Ketua DPRD Dompu yang selalu mangkir dari undangan rapat yang ditandatanganinya sendiri. Padahal banyak agenda yang mestinya dibicarakan secara internal maupun agenda kelembagaan, tapi akhirnya terhambat karena tidak ada pimpinan. “Tadi pak Sirajuddin (Wakil Ketua DPRD) sudah hadir, tapi karena agenda lain, ia minta izin tidak bisa ikut rapat. Tapi ketua DPRD yang tandatangan surat, justru tidak hadir,” kata Ikhwayuddin.

Ikhwayuddin juga mengungkapkan, di antara agenda yang harus segera dibahas dan diputuskan Dewan terkait hasil reses anggota. Aspirasi yang disuarakan konstituen mestinya harus dilembagakan dalam keputusan Dewan, sehingga bisa disinkronkan dalam perencanaan daerah untuk bisa terdokumentasi dalam perencanaan daerah. “Ini sebagai bentuk protes saya pada lembaga (Dewan) ini,” kata politisi PAN ini.

Abdullah, S.Kel anggota DPRD Dompu yang juga ketua FPKS di Dewan mengatakan, sikap Ikhwayuddin tersebut sebagai sikap pribadinya walaupun pihaknya berada di Dewan saat aksi itu dilakukan. Namun pihaknya juga merasa kecewa atas sikap pimpinan Dewan yang sering tidak menghadiri undangan rapat internal yang dikeluarkan sendiri. “Undangan rapat internal ini ditandatangani oleh Ketua, tapi justru ketua tidak hadir,” ungkapnya.

Kurnia Ramadhan, SE anggota DPRD dari Partai Gerindra juga menyayangkan sikap pimpinan Dewan. Kendati demikian, ia juga tidak sependapat dengan sikap Ikhwayuddin yang menyegel kantor Dewan. Ada banyak cara yang prosedural dan lebih elegan, apalagi Ketua DPRD merupakan anggota fraksi PAN dan Ikhwuddin sebagai ketua fraksi PAN di DPRD Dompu. “Mestinya dibina melalui frkasi. Kalau tidak bisa juga, disampaikan ke partai untuk menyampaikan pembinaan,” singgung Kurnia Ramadhan dan langsung dijawab Ikhwayuddin. “Teguran sebenarnya sudah dilakukan, termasuk dirapatkan di DPD,” ungkap Ikhwayuddin.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang dihubungi terkait aksi penyegelan kantor Dewan, mengaku karena faktor miskomunikasi. Dirinya hadir di kantor, Senin, 20 Maret 2017 kemarin, tapi terlambat. Dirinya hadir sekitar pukul 11.00 wita dan undangannya pukul 10.00 wita. “Tadi ndak jadi rapat karena tidak memenuhi kuorum. Anggota banyak tidak hadir, karena belum pulang setelah acara bintek di Jakarta,” katanya.

Ia juga mengatakan, rapat Senin kemarin sedianya untuk membicarakan terkait agenda kerja Dewan sebagai tindak lanjut badan musyawarah (Banmus) dan bukan rapat terkait sinkronisasi program untuk dicantumkan dalam program perencanaan daerah. “Agendanya rapat internal. Saya tegaskan, bukan rapat untuk sinkronisasi program,” tegasnya. Sementara pada Jumat, 17 Maret 2017 lalu, rapat Banmus juga gagal karena tidak ada anggota. (ula)