Buntu, Mediasi PHK Karyawan di KLU

Tanjung (Suara NTB) – Pesona Resort milik PT. Facinasin yang beroperasi di Gili Trawangan kembali dilaporkan oleh karyawannya ke Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PM dan PTSP) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kali ini yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Sejak setahun lalu, tercatat lebih dari 10 orang pekerja lokal yang telah di-PHK.

Dalam proses mediasi bipartit di Kantor Disnaker PM PTSP, Jumat, 10 Maret 2017 kemarin, hadir 5 orang perwakilan karyawan PHK, termasuk Ketua SPSI Pesona Resort, Maman Herawan. Mereka didampingi oleh Ketua SBSI NTB, Akso Anugrah Putra dan Ketua LARD NTB, Mahmudah Kala.

Di pihak perusahaan, hadir salah satu perwakilan manajemen perusahaan dan Kuasa Hukum perusahaan, Antonius Jaremba. Antara pekerja dan perusahaan dimediasi langsung Kabid PHI pada Disnaker PM dan PTSP KLU, Abdul Khairul Mas.

Baca juga:  Naker Mataram Harus Unggul Bersaing dengan Warga dari Luar

Maman mengatakan, menerima pemberitahuan PHK dari perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2017. Salah satu alasan perusahaan memecatnya dikarenakan tidak harmonisnya hubungan pekerja dengan manajemen.

Di Pesona Resort, ia tergolong karyawan senior karena telah bekerja selama 7 tahun. Periode pertama ia bekerja 4 tahun, kemudian selama 4 bulan ia pernah diistirahatkan oleh perusahaan. Berikutnya ia dipanggil kembali tanpa lamaran pekerjaan, namun perusahaan mewajibkannya melalui proses training dengan kompensasi upah 75 persen. Setelah bekerja 2 tahun di periode kedua, ia baru disodorkan berkas perjanjian kerja oleh perusahaan. Sejak saat itulah, ia kemudian bekerja rutin hingga muncul PHK mulai awal Maret 2017. Tidak terima, ia pun mengadukan masalah tersebut ke SBSI NTB dan LARD NTB. Kedua lembaga ini, tergolong aktif membantu para karyawan PHK di Gili Trawangan termasuk mengadvokasi beberapa karyawan PHK Pesona Resort periode Agustus tahun 2016 lalu.

Baca juga:  Banyak Hotel Belum Bisa Tampung Pekerja Asal Mataram

 Sementara itu, kuasa hukum Pesona Resort, Antonius Jaremba mengatakan alasan PHK sebagaimana komunikasinya dengan manajemen dan owner, Maman Cs, tidak mampu mengedepankan harmonisasi antar karyawan dan antara karyawan dengan owner dan manajemen. Menyangkut budaya kerja perusahaan yang telah dibangun, kondisi tersebut (disharmoni) tidak bisa dipaksakan, sehingga berdampak pada keberlangsungan perusahaan.

“Setelah saya gali penjelasan manajer dan owner, Maman kurang komunikatif. Sebagai advokat, saya akan luruskan. Seandainya karyawan dizolimi saya tetap bela sesuai cara-cara penyelesaian sesuai Undang-Undang,” kata Antonius.

Jaremba mengaku, akan meminta perusahaan untuk memberikan hak karyawan walaupun di tahun ketiga tidak menandatangani kontrak. Namun oleh karena penyelesaian bipartit tidak selesai, maka pihaknya siap berunding di jalur tripartit yang melibatkan Disnaker Provinsi NTB.

Kabid PHI, Abdul Khairul Mas menyimpulkan pertemuan kemarin akan diajukan Pemprov NTB. Pasalnya di Disnaker KLU tidak memiliki pejabat mediator yang berwenang. (ari)