Oknum Kontraktor Penunggak Kerugian Negara Diduga Menghilang

Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Barat (Lobar) tersangkut kerugian negara. Mereka belum mengembalikan kerugian, sehingga terus menjalani sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Nilai tunggakan kerugian negara aparatur ini pun mencapai total ratusan juta rupiah. Di samping aparatur, pihak ketiga dari rekanan pun menunggak kerugian. Ironisnya oknum rekanan ini menghilang, sehingga sulit ditagih majelis.

“Ada juga kontraktor yang sampai saat ini tidak ketemu (menghilang), mereka ini dicari namun alamatnya tidak ada,” aku Ketua Majelis TPTGR sekaligus Sekda Lobar H. Moh. Taufiq ditemui akhir pekan kemarin.

Dijelaskan menyangkut kerugian negara ini pihak majelis bakal menggelar sidang setelah pemeriksaan khusus atau pendahuluan BPK. Pasalnya, saat ini tim Inspektorat yang terlibat dalam tim majelis membantu BPK dalam pemeriksaan tersebut.

Baca juga:  BPKP Dilibatkan untuk Tuntaskan Kontribusi Aset LIA

Sekda memastikan sidang bakal dimulai begitu pemeriksaan ini selesai. Pihaknya mencoba melakukan paralel antara pemeriksaan BPK dengan sidang, namun tenaga di Inspektorat sedang bertugas membantu tim BPK, sehingga sulit bisa dilakukan. Akibatnya, selama bulan Februari-Maret ini belum dilaksanakan sidang. Setelah ini selesai, jelasnya, majelis akan mengadili penunggak kerugian negara tersebut.

“Kalau jumlah aparatur yang menunggak kerugian negara ini ada mencapai puluhan orang (20-30 orang), tunggakannya ada

yang Rp 20 juta sampai Rp 30 juta per orang. Ada juga oknum kontraktor sampai sekarang tidak ditemukan juga ada,” tegas sekda.

Kerugian negara ini, tegas sekda, harus dikembalikan,  namun penunggak ini sulit ditagih sebab alamatnya sudah tidak ada. Meskipun alamat dan nama ditemukan, namun orangnya tidak ada, karena pergi ke luar negeri. Sejauh ini belum ada penyelesaian dari BPK terhadap kerugian negara yang sulit ditagih. BPK Tetap meminta pemda mencari dan menagih.

Baca juga:  Belanja OPD Pemprov NTB Dirasionalisasi Rp150 Miliar

Pihaknya sudah meminta fatwa dari BPK, terkait apa langkah yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini. Sebab ini termasuk tindak lanjut yang tidak bisa ditindaklanjuti. “Kami sudah bersurat berkali-kali ke BPK dan BPKP untuk minta fatwa apa yang kita bisa lakukan,” akunya.

Disinggung banyaknya oknum aparatur yang tersangkut kerugian negara ini, menunjukkan pengawasan internal lemah, sekda membantahnya. Menurut sekda kerugian ini  kebanyakan kasus lama dan saat ini sedang diselesaikan.

Terkait penyelesaian pemeriksaan laporan pendahuluan BPK, sekda mengakui masih terkendala laporan pengelolaan dana BOS. Ia berharap hal ini tidak menjadi ganjalan memperoleh dan mempertahankan predikat opini WTP. Hal ini, jelasnya, menjadi tanggung jawab semua kepala SKPD. Melihat kondisi saat ini, sekda mengaku optimis opini WTP bisa dipertahankan. (her)