Ciptakan WUB Harus Ada Formula Khusus

Tanjung (Suara NTB) – Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) Nasrudin, SHI, mengaku pesimis janji politik pasangan Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, – Sarifudin, SH, dalam bentuk 10.000 wira usaha baru (WUB) akan sukses.

Sebagai pengusung pasangan bupati – wakil bupati (wabup), Nasrudin mengingatkan agar pemegang kebijakan segera mendesain formula khusus dan bisa mewujudkan program tersebut ke arah yang lebih nyata.

“Mengenai wira usaha baru, saya pesimis. Alasannya karena sebagian besar alokasi anggaran cenderung habis sesaat akibat tidak adanya pembinaan. BLK (Balai Latihan Kerja) yang sudah ada, tidak aktif (hanya bangunannya saja). Lagi pula, dengan modal hanya Rp 3 juta, jadi wira usaha itu tidak cukup,” ungkap Nasrudin, Selasa, 14 Februari 2017.

Ia menilai range jumlah bantuan modal per orang masih sangat kecil untuk menciptakan seorang pengusaha baru. Ia mencontoh, untuk usaha perbengkelan saja minimal membutuhkan Rp 10 juta. Pada kelompok usaha jenis ini, tentunya diperlukan perangkat (regulasi yang mendukung alokasi lebih besar), misalnya Perbup.

Namun menjadi persoalan lebih lanjut, tegas alumni IAIN Mataram ini, usaha bengkel tidak dilakukan oleh kelompok melainkan oleh individu, sehingga pengalokasian bantuan modal pada individu diyakini tidak tepat sasaran.

Alasan kedua yang membuat Nasrudin pesimis, yakni sasaran terhadap KUBE seperti pedagang asongan, pedagang bakulan dan lainnya belum bisa diyakini keberlangsungannya. Banyak kekhawatiran, dana sebesar Rp 3 juta tidak digunakan untuk kepentingan produktif melainkan lebih berorientasi konsumtif.

“Artinya sekarang yang mana sih sasaran sebenarnya? Secara sederhana saja, membangun usaha dengan Rp 3 juta tak bisa. Saya sarankan lebih baik, dana-dana Bansos itu diinvestasikan untuk peningkatan SDM yang berkorelasi dengan BUMD, BUMN, atau tempat pengelolaan ikan,” sarannya.

Mempertegas anjurannya itu, Nasrudin lebih bersikap realistis. Di mana potensi laut KLU terhampar sepanjang laut dan membentang dari Pemenang hingga Bayan. Di tengah laut, masyarakat lebih potensial meningkatkan perekonomian dengan mengelola rumpon atau menangkap ikan.

Alternatif ini lebih baik karena pemanfaatannya dilakukan secara berkelompok. Berbeda dengan pengelolaan program budidaya sapi, meski pengelolaannya kelompok, namun identik tiap orang harus diberi modal minimal Rp 5 – 6 juta atau setara dengan harga pedet.

Ia juga mengingatkan peran serta SKPD khususnya Bappeda tidak hanya fokus pada perencanaan tetapi juga pengawasan program di lapangan. Kebanyakan SKPD lebih menitikberatkan pada proses pengalokasiannya saja, tetapi kontrol di lapangan tidak dilakukan secara maksimal dan kontinyu. (ari)