MUI Dompu Apresiasi Wacana Sertifikasi Khatib

Advertisement

Dompu (Suara NTB) – Majelis Ulama Islam (MUI) Kabupaten Dompu, mengapresiasi wacana untuk melakukan sertifikasi Khatib di Indonesia. Langkah tersebut dinilai tepat untuk mengontrol keberadaan khatib yang selamaini keluar dari koridor ajaran agama.

Fenomena yang biasa dijumpai yakni banyak pihak dikatakan sebagai ulama padahal mereka sebenarnya para pencetus aliran sesat dan telahmengacaukan kerukunan umat.

“Sehingga kita pada prinsipnya setuju,” kata Sekretaris MUI Dompu, Abubakar, SH, kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Persoalan lain yang lebih signifikan dalam rencana tersebut yakni keinginan pemerintah mengontrol para penulis buku keagamaan yang dinilai “liar” menginterpretasikasi setiap persoalan yang muncul, terlebih banyak juga yang tidak memiliki hak cipta.

Sementara itu terkait indikasi rencana tersebut sebagai bentuk pengekangan negara terhadap keyakinan seseorang, menurutnya unsur pengekangan dalam kebijakan ini sama sekali tidak ada, antara ulama dan umara itu haruslah sejalan sebab ini merupakan langkah pemerintahuntuk mengamankan dan memperbaiki ahlak manusia, khususnya umat Islam di Indonesia.

“Dalam rangka mengamankan dan meperbaiki ahlak umat itu harus sejalan dan seirama apa yang dilakukan pemerintah dengan ulama,” jelasnya.

Namun harapnya dalam proses sertifikasi Khatibini, pemerintah harus benar-benar selektif dan jeli melihat persoalan, jangan melakukan penilaian atau penyimpulan sepihak.

Abubakarmengatakan kondisi riil yang terjadi di Dompu terkait penyampaian khutbah Jumat yang menyimpang atau terdapat unsur penistaan agama sejauh ini belum dijumpai pihaknya. Kalaupun ada jangankan pihak luar kelompok kecil seperti halnya pengurus masjid pun sudah pasti akan meresponya.

“Kalau orang ceramah harus dilihat apa yang melanggar, jangan langsung ditahan atau mengatakan bahwa itu pelanggaran,” ujarnya.

Apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dengan dasar menjaga keamanan dan ketertiban umat ini haruslah mendapat dukungan semua pihaknya, terlebih pihaknya. Disinggung apakah persoalan ini muncul akibat mencuatnya dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pihaknya tak menafikan,karena memang kondisi umat saat ini dalam suasana yang tidak kondusif.

Dalam sertifikasi khatib ini lanjutnya, pihaknya tak bisa berbuat banyak seperti halnya melakukan pengawasan. MUI pada pokoknya saat mememukan permasalahan ditengah masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan maka dituntutmenyikapi dengan mengeluarkan fatwa.

“Itu saja pokoknya untuk memberi pencerahan, tidak memberikan pengawasan atau apa,” pungkasnya. (jun)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.