Serahkan Wewenang, Bupati Instruksikan Camat Tempati Rumdis

Tanjung (Suara NTB) – Seiring penyerahan sebagian wewenang ke camat, Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, mengeluarkan instruksi langsung kepada camat. Instruksinya adalah seluruh camat, mulai saat ini harus menempati rumah dinas masing-masing yang tersedia di kantor kecamatan.

“Kepada semua camat, saya instruksikan untuk tinggal di rumah dinas masing-masing. (Rumdis) di Tanjung saya lihat masih dibangun, di Bayan sudah mulai ditempati. Kalau camat sering pulang, maka saya pertanyakan,” tegas bupati saat me-launching Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ditandai penyerahan sebagian wewenang ke camat di Kantor Camat Kayangan, Selasa, 24 Januari 2017.

Najmul Akhyar mengisyaratkan sekali waktu dirinya akan memantau keberadaan pelayanan PATEN di kecamatan pascaserahterima kewenangan darinya. Bahkan tidak hanya siang hari, malam hari pun ia akan menyambangi kantor camat meski secara tidak sengaja.

“Saya melihat antusiasme dan semangat kawan-kawan (kepala dinas dan camat) luar biasa. Melalui group WA (Whats App) saya terus ikuti itu. Harapan saya pelayanan juga semakin meningkat. Misalnya jam 1 atau jam 2 malam saya pulang (menghadiri kegiatan di masyarakat), saya mampir untuk menyambangi,” ujarnya mengingatkan.

Bupati mengakui, dirinya selaku kepala daerah merupakan yang pertama menyanggupi Deklarasi PATEN saat digelarnya Rakor Wilayah Bali Nusra di Bali beberapa waktu lalu. Kesiapannya waktu itu pun mendapat pertanyaan dari kepala daerah lain. Mungkinkah PATEN bisa terlaksana oleh kabupaten termuda di NTB.

Secara optimis, bupati menjawab pertanyaan itu dengan mengedepankan prinsip. Bahwa tugas sebagai pejabat semata-mata untuk meningkatkan fungsi pelayanan. Ia pun meminta seluruh Kepala SKPD

menanamkan prinsip, bahwa pejabat bukanlah raja, pejabat bukan untuk dilayani, melainkan pejabat hadir untuk melayani masyarakat. Bahkan APBD sendiri, tegasnya, sejatinya adalah dana milik masyarakat yang harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat.

“Membagi wewenang kepada camat bagi saya adalah jalan keluar. Reformasi birokrasi memang harus dilakukan, karena kita tidak akan bisa selesai dengan pola lama, atau menunggu lama, padahal kita punya waktu untuk mempercepat,” tegasnya.
Dalam urusan penyelesaian adminstrasi yang memerlukan persetujuannya, bupati pun curhat, memiliki pengalaman kurang menggembirakan. Seringkali, waktu produktif di kantor habis hanya untuk menandatangani berkas. Tidak cukup di kantor, berkas tadi sampai ia bawa pulang untuk diselesaikan di rumah.

Sebagaimana diketahui, Bupati Najmul Akhyar, menyerahkan sebagian wewenangnya ke camat. Terdapat 4 Bidang Perizinan yang diserahkan yang dirincikan ke dalam 13 jenis perizinan. Detail perizinan itu antara lain, Bidang Kesehatan terdiri dari mencakup Izin Tempat Pengobatan Tradisional, Bidang Perizinan meliputi, IPPT Rumah Tinggal, IPPT Ruko dan Toko (keduanya maksimal 500 meter persegi), IMB Rumah Tinggal, IMB Ruko dan Toko (batas maksimal keduanya 100 meter persegi), serta Pembinaan terhadap IPPT dan IMB dan Pengawasan terhadap IPPT dan IMB yang dikeluarkan masing-masing. Bidang lain yang diserahkan yaitu, Bidang Pemdes meliputi evaluasi, verifikasi dan rekomendasi Proposal, DD, ADD, Bagi Hasil Pajak dan retribusi, pelantikan BPD -Desa, dan Evaluasi Perdes. Bidang terakhir adalah Trantib Umum yang mencakup izin keramaian.

Selain menyerahkan wewenang ke camat, bupati juga menyerahkan 6 unit mobil ambulans ke 6 desa, meliputi Desa Loloan, Gumantar, Rempek, Genggelang, Teniga dan Desa Tegal Maja. (ari)