Merencanakan Penangkal Bencana

Mataram (Suara NTB) – Tata ruang dan tata kelola lingkungan wilayah Bima perlu dikaji ulang. Baik, penataan kota maupun penataan kawasan hutan. Tak cukup hanya sekadar rehabilitasi. Banjir bandang Bima 2016 lalu mengajarkan pentingnya mengawal tata ruang secara tegas.

Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah NTB, Eko Dwi Sukmanto menyebutkan, pihaknya akan membuat rekayasa pencegahan banjir agar tak lagi melumpuhkan Bima. Seperti sistem peringatan dini berbasis teknologi, menguatkan kembali kearifan lokal, serta revitaliasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Belajar dari Bandung yang studi ke Jepang, dilakukan adanya CCTV di daerah aliran sungai yang computerized. Itu secara dini merekam,” ujarnya dalam Diskusi Terbatas Suara NTB dengan tema ‘’NTB dan Ancaman Banjir’’, Sabtu, 21 Januari 2017.

Kamera pengawas itu memantau perubahan debit air sungai dari hulu sampai ke hilir. CCTV bekerja sebagai sistem informasi dini. Bilamana curah hujan tinggi, potensi banjir yang akan menerjang dapat direspons lebih cepat dan terarah.

Ia menambahkan, konsep hunian dengan membuat rumah tidak setara dengan tanah merupakan penjabaran dari budaya setempat yang panjang. ‘’Dari sisi rumah panggung itu mewakili. Kalau ada banjir masih tertanggulangi,’’ jelasnya.
Dua perencanaan itu merupakan respons dari evaluasi penanganan bencana Bima. Menurutnya, apabila itu dikonstruksi dengan baik maka hal ini bisa menjadi rujukan rekayasa pencegahan banjir di masa mendatang.

Eko juga menyentil soal perbaikan DAS. Perbaikan ekosistem dimulai dengan rehabilitasi kawasan hutan. Sebab, DAS yang tak terkontrol di aliran Sungai Padolo dan Sungai Melayu turut andil memperparah banjir Bima.

Rehabilitasi DAS dan hutan itu menurutnya membutuhkan anggaran yang tak sedikit sehingga perlu sokongan dari pemerintah provinsi dan kabupaten. “Ini juga perlu pembiayaan yang cukup panjang,” kata Eko.

Sejumlah rekayasa itu, lanjut dia, dilengkapi dengan pendidikan kesadaran lingkungan secara berkelanjutan lewat program penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan semua itu tak mudah. Ia mengakui bahwa menyatukan pandangan antar pemerintah daerah tak semudah membalikkan telapak tangan. “Memang perlu bangun komitmen bersama. Sangat sulit pekerjaan koordinasi ini,” paparnya.
Hal itu diperparah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diakuinya belum berdasarkan pertimbangan perbaikan lingkungan. Namun, ia mengklaim hal itu sudah diperbaiki di tahun 2017 ini.

Baca juga:  Trotoar KBC Dipercantik, Warga Diminta Ikut Menjaga

Sementara, Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah NTB lainnya, Manjulan menambahkan, pihaknya akan mengajak beberapa pihak lain untuk membuat semacam maha-desain pencegahan banjir.

Pada 2017 ini, kata dia, RPJMD NTB mulai mengusung isu strategis yakni soal lingkungan hidup. “Itu menjadi indikator kinerja daerah yang di dalamnya ada target tutupan lahan,” jelas Manjulan.

Namun, tantangan klasik soal ketersediaan anggaran masih menghantui. “Kita harus akui kapasitas fiskal kita belum cukup,” imbuhnya. “Pada prinsipnya kita sudah menyadari itu. Tetapi memang masih sedikit atensi. Fokusnya baru di tsunami dan gempa.

Implementasi nyata ke depan sambung dia, yakni memantapkan kebijakan One Map Policy. Ia menyebut, perencanaan pembangunan kerap menemui kendala saat berhadapan dengan instansi lain.

‘’Persoalan penggunaan lahan bukan persoalan biasa. One Map Policy supaya tidak ada tabrakan mana lahan hutan lindung, lahan produksi, dan lahan produktif lainnya,’’ terangnya.

Manjulan menyebut, masing-masing instansi memiliki peta masing-masing yang saling bersinggungan. Contohnya di BPN, Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan BKPMPT. “Akan ada satu peta salah satunya untuk mengurangi penggunaan lahan di luar perencanaan,” jelasnya.

Pendekatan Ekonomi dan Sinergi
Hutan di Kabupaten Bima mengalami kerusakan akibat dirambah dan dijadikan tempat bercocok tanam. Warga terpaksa melakukan ini karena tuntutan ekonomi. Mereka yang tergolong miskin, tidak punya cukup banyak pilihan selain merambah hutan untuk bercocok tanam dan mendapatkan penghasilan.

Terkait ini, Pemerintah Kabupaten Bima tidak dapat berbuat banyak. Sebab masyarakat tidak mau mengindahkan larangan yang diberikan.

“Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi itu, peran sektor pertanian masih dominan. Peran konsumsi juga masih tinggi. Nah peran investasi tidak sampai 10 persen. Ini problem (masalah), masyarakat kami disana masih 16 persen miskin, sekitar 80 ribu orang. Ini kan pikiran kita karena mereka cari makan. Salah satu yang paling mudah adalah naik gunung dan menanam jagung,” kata Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Muzakkir, di Mataram, Sabtu, 21 Januari 2017.

Baca juga:  Sejumlah Rumah Warga Rusak Diterjang Puting Beliung

Sementara itu, pihaknya telah berupaya untuk melakukan penegakan hukum namun tidak berhasil. Mengingat kondisi masyarakat yang tidak mau ditertibkan. Pihaknya telah berupaya untuk mengamankan dengan mengerahkan Satpol Pamong Praja, namun masyarakat berkilah telah mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi.

“Mereka bisa saja buat izin palsu. Tapi ini persoalan cari makan. Kalau kerusakan lahan yang luar biasa itu harus dengan pendekatan yang konprehensif. Terutama pendekatan ekonomi, karena orang cari makan,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu hal yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan banjir yaitu kerjasama antardaerah. Sebab ini berkaitan pula dengan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah tersebut. Sehingga masyarakat di dua daerah atau lebih dapat merasakan dampaknya secara langsung.

‘’Kita sudah harus berpikir tantang kerjasama antardaerah. Tidak hanya kita komunikasikan dalam Musrenbang, tapi harus ada wujud nyata yang dirasakan oleh masyarakat dan itu ada praktiknya. Sebagai contoh kemarin kebetulan Wawo berkontribusi besar pada banjir di kota (Bima). Vegetasi yang rusak ini tidak sebanding dengan anggaran,” katanya.

Muzakkir juga berharap agar pemerintah provinsi dapat memfasilitasi kerjasama antar daerah. Sehingga setiap daerah dapat bersinergi dalam mengambil berbagai kebijakan. Terlebih Pemerintah Kabupaten Bima merasa kesulitan dalam menurunkan angka kemiskinan. Sehingga perlu kerjasama antardaerah dalam mengambil kebijakan, terutama kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi.

“Target menurunkan angka kemiskinan hingga dua persen, tapi kami di kabupaten dalam menurunkan angka kemiskinan satu persen pun sulit. Oleh karena itu, ini berkaitan dengan bagaimana kontribusi kita secara akumulatif menurunkan angka kemiskinan secara keseluruhan,” ujarnya.

Muzakkir melihat bencana banjir dan kemiskinan memiliki korelasi yang kuat. Sebab masyarakat tidak akan melakukan perambahan apabila sudah tersedia lapangan pekerjaan atau secara ekonomi telah tercukupi. Sehingga hal ini yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi. Terlebih ia berharap agar sinergitas antardaerah dapat semakin diperkuat. (why/lin)