Fraksi DPRD Dompu Enggan Bertanggung Jawab atas Perubahan APBD

Dompu (Suara NTB) – Pengakuan bahwa APBD Dompu tahun 2017 sudah final tampa melalui proses penyesuaian bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebagai pemahaman yang keliru. Pimpinan DPRD memiliki kedudukan yang sama dalam konstitusi, sehingga tidak bisa memutuskan sesuatu tampa melalui proses mekanisme Dewan. Karena banyaknya perubahan APBD dilakukan setelah paripurna Dewan, fraksi – fraksi DPRD Dompu telah bersurat ke Gubernur tidak akan bertanggungjawab atas APBD 2017.

Ketua Fraksi PAN DPRD Dompu, Ikhwayuddin AK kepada Suara NTB di Dompu, Sabtu (15/1) kembali menegaskan, keberadaan tiga pimpinan Dewan saat pembahasan hasil evaluasi Gubernur NTB terhadap APBD Dompu tahun 2017 bukan representasi dari Banggar, sekalipun mereka bagian dari anggota Banggar. Dalam catatan Gubernur atas dokumen rancangan APBD Dompu tahun 2017 berisi saran, perubahan, pelarangan dan penyesuaian. “Empat pointer ini menjadi keharusan sesuai PP 58 untuk duduk bersama Banggar dengan kepala daerah membahas kembali,” kata Ikhwayuddin.

Baca juga:  BPBD Bangun Jembatan Darurat di Kilo

Ikhwayuddin mengungkapkan, di antara larangan untuk dianggarkan tahun 2017 yaitu rencana pembangunan kantor Pemda Dompu karena terbentur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang memoratorium belanja infrastruktur pemerintah hingga 2018. “Kalau pun ini diteruskan, keputusannya itu harus keputusan bersama antara Banggar dan TAPD yang dihadiri oleh kepala daerah. Pertanyaannya, forum ini sudah ada nggak? Kalau forum ini didefinisikan dengan kehadiran pimpinan Dewan, itu tidak diamanahkan konstitusi,” ungkapnya.

Didi Wahyuddin, SE Ketua Fraksi Gerindra Berkarya menambahkan, ada beberapa catatan yang disebut dilarang dianggarkan dalam APBD Dompu tahun 2017 oleh Gubernur NTB. Seperti tambahan anggaran gaji tenaga kontrak daerah dari Rp 13 miliar menjadi Rp 17 miliar, anggaran untuk pembebasan lahan untuk pelabuhan Nusantara sebesar Rp 15 miliar karena belum ada kejelasan anggaran dari pemerintah pusat untuk pelabuhan Nusantara. “Mana disebut tidak ada masalah. Ini masalah semua. Akan menjadi masalah di kemudian hari,” katanya. “Memang dulu itu sudah ditetapkan (dalam paripurna Dewan), tapi karena ada catatan inilah yang membuat fraksi ini membuat pandangan lain,” tambahnya.

Baca juga:  Wabup Dompu Pastikan Maju di Pilkada Dompu

Ketua Fraksi Nurani Demokrat DPRD Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pd.I menegaskan, rancangan APBD yang sudah disepakati bersama antara DPRD dan Pemda belum bersifat final karena tahapan evaluasi dari pemerintah atasan. Hasil evaluasi dari pemerintah atasan harus dibahas bersama antara Banggar dengan TAPD yang dihadiri oleh Bupati sesuai PP 58 tahun 2005.

Proses pembahasan penyempurnaan dilakukan oleh kepala daerah dengan Banggar DPRD, bukan pimpinan DPRD. Baru ditetapkan oleh pimpinan sebagai dasar rancangan menjadi Perda oleh Gubernur setelah semua tahapan dilalui. “Tapi satu tahapan ini tidak dilalui. Dari evaluasi, pimpinan langsung menetapkan. Tidak ada proses pembahasan dengan Banggar berdasarkan perintah PP 58 dan Permendagri 2013. Ini yang tidak dilakukan oleh Pimpinan, sehingga pernyataan clear itu menurut kami masih sangat jauh,” ungkapnya. (ula)