Penyidikan Kasus Bedah Desa di Loteng Mentok

Praya (Suara NTB) – Penyidikan sisa kasus dugaan korupsi proyek bedah desa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2012, mentok ditengah jalan. Penghentian proses penyidikan atau SP3 dari kasus tersebut pun kini tengah dipertimbangkan pihak Polres Loteng. Setelah upaya keras untuk bisa memenuhi catatan atau rekomendasi dari pihak kejaksaan, tak kunjung tuntas.

“Sejauh ini kita belum ada keputusan terkait kelanjutkan kasus bedah desa. Tapi semua kemungkinan bisa terjadi. Termasuk kemunginan penghentian proses penyidikan (SP3) kasus tersebut,” aku Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Arjuna Wijaya, SIK., kepada Suara NTB, Senin, 2 Januari 2017 kemarin.

Ia menjelaskan, sebelumnya pihak kepolisian sudah melakukan ekspos bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, terkait kelanjutan penyidikan kasus tersebut. Pihaknya kejaksaan sendiri tetap meminta pihak kepolisian memenuhi rekomendasi yang sudah diberikan. Jika penyidikan kasus tersebut tetap ingin dilanjutkan.

Baca juga:  Kasus Marching Band, Penyidik Gandeng PPATK Telusuri Aset Tersangka

Hanya saja, untuk bisa melanjutkan penyidikan kasus tersebut menjadi berat lantaran terdapat perbedaan keterangan dari saksi ahli. Perihal keterkaitan Kuasa Penggunaa Angaran (KPA) yang juga mantan Kepala Dishutbun Loteng, L. Is serta fasilitator pusat proyek senilai Rp 1,8 miliar tersebut.

Dimana khusus untuk KPA proyek misalnya. Dari sejumlah

saksi ahli yang diajukan, beberapa saksi ahli masing-masing dari badan perbendaharaan negara serta dari lembaga pengadaan jasa dan kontruksi, tidak melihat ada keterkaitan KPA dalam proyek tersebut. Sementara satu saksi ahli hukum pidana, menyatakan KPA ikut terlibat.

 “Jadi kita belum menentukan sikap. Karena kita masih mempertimbangkan semua kemungkinan yang ada. Termasuk kemungkinan untuk menghentikan proses penyidikan kasus tersebut,” ujarnya seraya menambahkan, pihaknya baru akan menentukan sikap dalam waktu dekat ini.

Baca juga:  Penyidikan Kasus Dana CSR PDAM Tuntas

Dalam proyek milik Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) – sekarang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Polres Loteng telah menetapkan tujuh orang tersangka. Dimana lima tersangka masing-masing tiga panitia pelaksana desa, konsultas pengawas serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, berkas penyidikan berhasil dituntaskan.

Bahkan, saat ini kelima tersangka tersebut tengah menjalani hukuman. Sementara dua tersangka yakni KPA serta fasilitator pusat proyek yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp 1,04 miliar tersebut belum bisa diselesaikan hingga saat ini oleh pihak kepolisian. Dan, kemungkinan besar akan dihentikan. Karena alat bukti dan keterangan yang belum kuat.

 “Prinsipnya, kita sudah berupaya maksimal menyelesaikan penyidikan kasus tersebut. Perkara kemudian nantinya benar-benar akan dihentikan, yang penting sudah ada usaha keras,” tandasnya. (kir)