Layanan Pengaduaan ASN Diduga Tak Efektif

Mataram (Suara NTB) – Layanan pengaduan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkot Mataram diduga tak efektif. Pasalnya, pascadibentuk beberapa bulan lalu hingga kini krisis pengaduan.

Gagasan layanan pengaduan ini merupakan terobosan Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., pascadilantik menjadi Sekretaris Daerah Kota Mataram. Tim hanya menerima tiga pengaduan. Diantaranya, ketidaksesuaian penempatan pejabat sesuai kompetensi, sedangkan dua lainnya keluhan menyangkut fasilitas bermain di Taman Sangkareang serta pelayanan kelurahan.

Dari tiga laporan itu, tim menindaklanjuti ke SKPD teknis serta mengklarifikasi laporan tersebut. Ketua Tim Pengaduan yang juga Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia di ruang kerjanya, Jumat, 9 Desember 2016 mengungkapkan, pusat layanan pengaduan ASN ini tetap berjalan. Namun hanya beberapa laporan yang masuk sejak dimulai Oktober lalu.

Baca juga:  Pemprov Buka Seleksi Terbuka Kepala Diskominfotik dan Disperin

Beberapa laporan tersebut diantaranya, pengaduan ketidaksesuaian penempatan pejabat sesuai kompetensi, keluhan fasilitas bermain di Taman Sangkareang, pelayanan di kelurahan serta dugaan temuan di SKPD.

“Tidak ada pengaduan. Cuma yang satu tambahan dugaan temuan di SKPD,” jelasnya.

Laporan temuan di SKPD langsung dikoordinasikan dengan Inspektorat. Auditor internal pemerintah mengecek kebenaran serta mengklarifikasi pengaduan tersebut. Sayangnya kata Evi, laporan diterima hanya satu yang mencantumkan identitas. Pihaknya mengantisipasi pengaduan yang sifatnya fitnah.
“Hanya satu saja yang terang – terangan menyebutkan identitas. Tapi bagaimanapun juga kita tetap kroscek laporan itu,” katanya.

Baca juga:  Pejabat Eselon III dan IV di Kota Mataram akan Dihapus

Krisis pengaduan ini, apakah layanan pengaduan ASN tidak efektif? Persoalan efektif atau tidak kata mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram ini, tergantung dari persepektif pegawai atau masyarakat. Program ini telah disosialisasikan ke seluruh pegawai lingkup Pemkot Mataram. Selain itu dipertegas dengan surat edaran ke masing – masing pimpinan SKPD. “Apa mungkin pegawai ini takut ke pimpinannya,” kelakarnya.

Program tersebut akan tetap dilanjutkan. Sebab, tidak ada konsekuensi anggaran. Menurut Evi, layanan pengaduan ini sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan pimpinan SKPD. (cem)