Bupati Lobar Pimpin Langsung Penyitaan Aset Hotel Santosa

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat akhirnya menyita aset hotel Santosa yang menunggak pajak hingga Rp 8 miliar lebih. Penyitaan dilakukan, setelah pengelola hotel tak juga memperlihatkan itikad baik menyelesaikan piutang pajak sejak tahun 2014. Penyitaan dipimpin langsung oleh Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, Jumat, 9 Desember 2016.

Fauzan didampingi oleh jajaran Dinas PPKD, Badan Perizinan, Satpol PP dan segenap SKPD terkait. Ikut pula tim yustisi dari unsur kepolisian, TNI dan kejaksaan. Bahkan para kepala desa yang tergabung dalam forum komunikasi kepala desa Gunungsari-Batulayar (FK2GB) pun turut serta melakukan penyegelan dan penyitaan.

Pantauan Suara NTB di lokasi, tim pemda bersama tim Justisi tiba di hotel Santosa sekitar pukul 14.00 Wita. Tim yang dipimpin Bupati, langsung memeriksa obyek aset hotel yang bakal dipasangi garis polisi dan plang penyitaan. Obyek yang menjadi sasaran penyegelan kali ini, areal parkir di depan hotel seluas 76 are. Sebelum memasang plang penyitaan, pihak PPKD dalam hal ini Kepala Dinas PPKD, Hj Lale Prayatni lebih dulu membacakan surat perintah penyitaan dengan nomor 800/587/DPPKD/2016.

Usai membacakan surat tersebut, tim pun langsung memasang plang dan police line di lokasi aset yang disita. Penyitaan juga disaksikan pihak manajemen hotel diwakili staf bagian keuangan I Wayan Sugiarta.

Baca juga:  Seorang Penunggak Pajak di Sumbawa Dipenjara dan Didenda Rp1 Miliar

Fauzan Khalid menegaskan tindakan penyitaan ini merupakan langkah terakhir setelah berbagai tahapan yang dilakukan pihaknya. Tindakan ini merupakan langkah tegas pemda Lobar untuk memberi efek jera bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Ia menegaskan, dalam konteks ini, pihaknya tidak mau tahu apa alasan sehingga pihak hotel tak mau membayar pajak. Menurutnya, pajak semestinya dibayar melalui pemda untuk dikembalikan ke masyarakat. Sebab bagaimanapun pajak tersebut dari masyarakat yang dititip lewat hotel. Selanjutnya, pihak hotel menyetor ke Pemda.

“Tunggakan ini sejak tahun 2014 mencapai Rp 8 miliar lebih. Daerah pun dirugikan mencapai miliaran, karena itulah dilakukan penyitaan terhadap aset hotel ini,” tegasnya.

Aset yang disita jelas Fauzan, aset berupa lahan parkir hotel seluas 76 are. Jika dihitung nilai NJOPnya mencapai Rp 100 juta.

Ditanya soal dampak penyitaan aset hotel ini terhadap pariwisata di Senggigi? Fauzan menegaskan tidak ada dampaknya ke pariwisata. Justru tindakan ini bagus bagi image pariwisata, sebab pasti para tamu merasa senang jika pajak yang mereka titipkan melalui hotel telah dibayarkan ke pemda.

Baca juga:  Rp1,5 Miliar Tunggakan Pajak Hotel Restoran dan Parkir Belum Tertagih

“Tindakan ini juga membuat wajib pajak semakin taat membayar pajak. Dampaknya justru positif, tidak akan mengganggu,” jelas Fauzan.
Lale Prayatni menyatakan sebelum melakukan penyitaan pihaknya sudah melalui sejumlah tahapan yang berujung terbitnya surat pemberitahuan penyegelan yang telah dikirim ke pihak hotel sejak dua hari lalu.

“Setelah Surat paksa itu, barulah kita lakukan penyegelan ini,” jelasnya.

Nilai areal parkir yang disita dianggap sudah sepadan dengan tunggakan pajak Rp 8,7 miliar plus denda yang belum terbayarkan. Areal parkir seluas 76 are ini memiliki nilai NJOP terendah Rp 100 juta per are. Nilai ini, jelasnya, hasil penghitungan tim penilai dan tim penaksir. Aset yang disita ini bakal dilelang, jika dalam jangka waktu 14 hari pihak hotel tidak membayar piutang pajak tersebut.

Menyikapi penyegelan aset hotel tersebut pihak manajemen hotel melalui staf bagian keuangan I Wayan Sugiarta tak mau berkomentar banyak. Pihaknya perlu melaporkan hal ini ke atasannya. Menurutnya, penyebab tunggakan pajak tersebut banyak tamu hotel yang berutang, selain itu tingkat hunian hanya 50 persen. “Kalau soal tindakan apakah menempuh jalur hukum atau tidak itu urusan pihak atasan di manajemen,” jelasnya. (her)