Dua Proyek RSUD Tanjung Dipastikan Tak Rampung

Tanjung (Suara NTB) – Pembangunan 4 unit gedung RSUD Tanjung yang terbagi dalamĀ  2 paket lelang proyek 2016 ini dipastikan tak rampung. Dikonfirmasi manajemen RSUD Tanjung, kedua paket proyek itu masing-masing hanya mampu ditargetkan 85 persen dan 92 persen.

Kedua paket proyek RSUD Tanjung itu meliputi, pembangunan Gedung E dengan sumber anggaran dari APBD sebesar Rp 7,076 miliar, ditaksir hanya mampu dikerjakan pada proyeksi maksimal 92 persen pengerjaan. Kontraktor pelaksana, PT. Nusa Tenggara Mandiri (Jalan Jurusan Telaga Waru, Labuapi, Lombok Barat) pun diminta untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan satu paket proyek lainnya, adalah pengerjaan 3 unit bangunan (gedung B, D, dan F) dengan nilai proyek fantastis senilai Rp 38,834 miliar. Pun demikian, kontraktor pelaksana PT. Haka Utama (Jl. A.P Veterani New Zamrud Blok F 15 dan 16 Makasar Kota, Sulsel) telah diminta oleh pihak RSUD untuk menggenjot pengerjaan.

Direktur RSUD Tanjung, dr. H. L. Bahrudin, kepada Suara NTB, Rabu, 7 Desember 2016 mengungkapkan, untuk paket 3 gedung memiliki batas waktu pengerjaan hingga 23 Desember 2016, sedangkan kontrak paket gedung lainnya sampai 31 Desember. Namun meski batas waktu itu mendekati akhir, pihaknya pesimis proyek akan dapat diselesaikan sebagaimana diharapkan masyarakat.

Baca juga:  Pemerintah akan Bangun Guest House dan Homestay Tahun Depan

“Kontrak sebenarnya sampai Desemeber, mereka (konyraktor) harus sudah menyelesaikan 100 persen. Tapi di perjanjian kontrak, yang bisa diselesaikan hanya sampai 85 persen (untuk paket Rp 38,834 miliar). Sedangkan kontraktor paket satu lagi hanya berani mematok target 82 persen,” ungkap Bahrudin.

Ia menjelaskan, dari kontrak 85 persen itu, pencapaian hingga hari kemarin sebesar 60 persen. Artinya, kontraktor masih harus mengejar keertinggalan 25 persen lagi untuk mencukupi persentase kontraknya.

Menyusul kesanggupan kontrak 85 persen ini, jelasnya, PT. Haka Utama selaku pemenang tender secara otomatis akan dikenai denda keterlambatan atas sisa 15 persen proyek. Kontraktor juga berpotensk harus mengembalikan dana jika tidak mampu memenuhi 85 persen selama masa konyrak.

“Sampai 23 Desember harus 85 persen, jika tidak mencapai target mereka masih punya waktu 50 hari perpanjangan pengerjaan. Selama masa itu, mereka akan tetap kerjakan dengan konsekuensi pengenaan sanksi 1 per 1000 dari nilai proyek per hari,” jelasnya.

Baca juga:  Deviasi Serapan Fisik APBD NTB Capai 19,25 Persen

Meski terlambat, sebut Bahrudin, syukurnya anggaran paket 3 gedung RSUD dari APBN ini tidak kembali lagi ke pusat, melainkan dananya akan tetap berada di kas daerah. Sehingga sisa pembayaran selanjutnya dapat dipergunakan untuk melanjutkan kembali proyek hingga tuntas 100 persen.

Hingga saat ini pun, Bahrudin mengaku belum menuntaskan pembayaran untu, termin kedua. Alasannya, pencairan dana dari pusat masih sedikit terlambat. Pembayaran yang sudah diselesaikan hanya untuk termin pertama sebeasar 30 persen. Pembayaran termin kedua sebesar 30 persen lagi akan diberikan ketika progres mencapai 60 persen.

Untuk merampungkan masing-masing proyek, Bahrudin menegaskan akan mengevaluasi kinerja masing-masing pelaksana proyek. Pihaknya tak menjamin, kontraktor yang sama akan melanjutkan pengerjaan gedung RSUD hingga tuntas.

“Kita akan lihat kinerjanya, kalau tidak bagus kita juga tidak berani memberi kepercayaan lagi. Lagipula kita juga ada Tim Pertimbangan, termasuk didalamnya ada Kejaksaan dan BPKP. Untuk mengantisipasi kerugian negara, sejak awal kita juga minta Probiti Audit dari BPKP, karena soal bangunan ini kan riskan,” pungkas Bahrudin. (ari)