Ditolak Warga, Relokasi Rumah Rawan Longsor Terhambat

Praya (Suara NTB) – Upaya Pemkab Lombok Tengah (Loteng) merelokasi sejumlah rumah yang berada di kawasan rawan longsor di Dusun Gunung Jae Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara, tak berjalan mulus. Lantaran mendapat penolakan dari warga setempat. Pasalnya, warga baru mau pindah jika ada kejelasan soal ganti rugi atas lahan dan rumahnya tersebut.

Di satu sisi, pemerintah daerah dalam hal ini baru menyanggupi untuk membangun rumah bagi warga yang terkena relokasi. Akibatnya, sampai saat ini pemerintah daerah belum bisa merelokasi warga yang berada di kawasan rawan longsor tersebut. “Sejauh ini warga masih belum mau direlokasi. Tapi pemerintah daerah tetap berupaya berkomunikasi dengan warga, supaya mau segera direlokasi,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, MSi, Selasa, 6 Desember 2016.

Ia menjelaskan, total 10 rumah yang bakal direlokasi ke lokasi yang jauh lebih aman. Ditambah bangunan SDN Pemotoh Barat dan masjid. Hanya saja pihaknya belum bisa memastikan, kapan relokasi dilakukan, karena itu semua sangat tergantung kesiapan dan kesanggupan warga.  Pemerintah daerah dalam hal ini hanya bisa merencanakan saja.

Baca juga:  Daerah Rawan Bencana, NTB Harus Punya Mitigasi Bencana yang Baik

Menurutnya, jika upaya komunikasi dengan warga tidak membuahkan hasil, maka nantinya warga yang tidak mau pindah akan dibuatkan surat penyataan. Bahwa jika kemudian di kemudian hari, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap warga, maka warga tidak akan menuntut apalagi menyalahkan pemerintah daerah.

“Pemerintah sudah berupaya mencarikan solusi dengan melakukan relokasi. Tetapi kalau warga menolak, pemerintah daerah juga tidak bisa memaksa. Artinya, semua tanggung jawab jika terjadi hal yang tidak diinginkan, ditanggung oleh warga bersangkutan. Dan, untuk itu nanti akan dibuatkan surat pernyataan,” terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pu dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, ST., mengaku kalau kondisi Dusun Gunung Jae sudah sangat mengkhawatirkan. Mengingat, jarak rumah terdekat dengan pinggir tebing yang sebelumnya longsor sudah sangat dekat, sehingga satu-satu upaya untuk mengantisipasi terjadinya longsor harus dengan mengeruk dinding tebing untuk selanjutnya dibuatkan terasering.

Hanya saja, karena kemiringan tebing yang sudah begitu curam hampir 90 derajat, maka tanah dibagian atas harus dikeruk sepanjang tinggi dinding tebing. “Tinggi dinding tebing sekitar 20 meter. Maka panjang lahan di bagian atas yang harus dikeruk sekitar 20 meter juga. Supaya bisa mencapai kemiringan 45 derajat. Baru kemudian dibuatkan bronjongan dengan pola terasering,”  jelasnya.

Baca juga:  Ratusan Miliar Dana Bencana Mengendap Jadi Catatan BPKP

Kalau sudah begitu, mau tidak mau rumah-rumah yang berada di pinggir tebing harus direlokasi. Jika tidak, maka sedikit demi sedikit tebing bakal terkikis dan longsor, karena di bagian bawah tebing ada mata air yang terus mengikis dinding tebing. “Jadi kalau mau aman, harus dibangun pondasi yang permanen. Konsekuensinya, rumah warga yang ada di bagian atas harus digusur,” tambahnya.

Disinggung terkait rencana relokasi bangunan SD setempat, Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, H.Sumum,S.H.M.Pd., yang dikonfirmasi terpisah mengaku pihaknya masih mencarikan lokasi yang tepat dan aman. Supaya lokasi sekolah yang baru itu nantinya tidak terlalu jauh bagi siswa sekolah bersangkutan.

“Merelokasi sekolah inikan perintah pimpinan. Jadi harus kita laksanakan. Tapi kita masih menunggu kejelasan penanganan antisipasi longsor dari Dinas PU dan ESDM. Termasuk kejelasan anggaran untuk pembangunan. Sehingga kemungkinan relokasi bangunan sekolah tersebut baru bisa dilaksanakan tahun 2017 mendatang,” tandas Sumum. (kir)