Warga Tuntut Pilkades Parangina Segera Digelar

Bima (Suara NTB) – Puluhan warga desa Parangina Kecamatan Sape melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Bima, Selasa, 29 November 2016. Mereka mendesak pemilihan kepala desa (Pilkades) Parangina yang ditunda beberapa waktu lalu, agar segera digelar.

Pantauan Suara NTB, warga tiba di kantor Bupati menggunakan kendaraan roda dua dan empat. Mereka  juga membawa spanduk dan baliho yang berisi tuntutan, mendesak Pemerintah agar menggelar Pilkades yang molor beberapa bulan.

Koordinator lapangan (Koorlap), Hairil, S.Pd, mengaku kecewa dengan sikap Bupati Bima yang mengeluarkan surat tentang penundaan Pilkades Parangina tahun 2016 menjadi 2018 mendatang.

Dia menjelaskan, desa Parangina masuk dalam Pilkades serentak bersama 58 desa lainnya pada tahun 2016 ini. Namun, karena ada protes dari salah seorang bakal calon Kades yang tidak lolos seleksi, pelaksanaannya ditunda.

“Karena ada protes, Bupati sampai mengeluarkan surat penundaan. Makanya sekarang warga mau mempertanyakan alasannya,” tuturnya.

Baca juga:  Kemenkeu Transfer Langsung DD 2020 ke Rekening Desa

Pada saat menyampaikan aspirasi suasana sempat tegang. Massa aksi memaksa membuka pintu gerbang yang dijaga ketat aparat Kepolisian dan Sat Pol PP. Karena Bupati Bima tidak kunjung merespon dan menemui massa aksi

Suasana kembali dingin setelah lima orang perwakilan massa aksi diizinkan masuk ke dalam ruangan Bupati dan membahas masalah tersebut secara tertutup.

Usai pertemuan, Hairil menjelaskan, dalam pertemuan hampir 30 menit itu, tidak ada titik temu antara kedua belah pihak. Pasalnya penundaan pilkades Parangina sudah ada keputusan dari pemerintah pusat.

“Bupati mengaku surat yang dikeluarkan berdasarkan perintah Kemendagri. Namun kami bingung, isi surat yang disampaikan pihak Kecamatan Sape berisi penundaan Pilkades 2016,” kata Hairil.

Menurut dia, pihaknya akan mempertimbangkan hal tersebut. Mengingat mayoritas warga menginginkan Pilkades digelar. Warga meminta agar Bupati lebih mendengarkan aspirasi warga dan menyesuaikan kebijakan yang ada.

Baca juga:  Protes Hasil Pilkades, Warga Blokade Jalan

“Warga tetap mendesak agar Pilkades segera digelar tahun 2016 ini, tidak ada yang lain tuntutannya,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati melalui Kasubag Pemberitaan dan Informasi Setda Kabupaten Bima, Suryadin, M.Si mengatakan, terkait persoalan hanya miskomunikasi, terkait surat tembusan, yang disampaikan oleh pihak Kecamatan. Sembari berharap kesepakatan itu bisa diterima dan dimaklumi oleh masyarakat Parangina.

“Yang jelas, antara warga dengan pemerintah telah ada titik temu. Pilkades Parangina akan digelar tahun 2017,” terangnya.

Pilkades Parangina ditunda karena adanya protes dari salah satu bakal calon dan pendukungnya, yang menuding proses tahapan seleksi bakal calon kades syarat kecurangan. Hal itu disikapi oleh DPRD Kabupaten Bima dengan mengeluarkan rekomendasi, meminta Pemerintah agar menunda hingga 2018 mendatang. Sehingga Bupati Bima mengeluarkan surat tembusan yang berpedoman UU no 6 tahun 2014 tentang desa. (uki)