Kewenangan Diambilalih, Masyarakat Pesisir Dikhawatirkan Makin Terpinggirkan

Selong (Suara NTB) – Masyarakat pesisir dikhawatirkan akan makin terpinggirkan pascaditariknya kewenangan mengurus pesisir oleh pusat. Di mana, saat diurus oleh tingkat pemerintahan yang lebih dekat saja kondisinya masih memprihatinkan. Apalagi semenjak berlakunya UU 23 tahun 2014, urusan di bawah provinsi yang semakin jauh dari masyarakat.

Kekhawatiran ini disampaikan Kepala Bidang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dinas Kelautann dan Perikanan (Dislutkan) Lotim, Agus Mulyadi.

Kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Sabtu, 19 november 2016, Agus Mulyadi menyampaikan di Lotim saat ini terdapat puluhan desa pesisir. Tersebar dari Sambelia, Pringgabaya, Labuhan Haji, Keruak dan Jerowaru. Logika sederhana, pemilik rumah yang jauh dari rumahnya tentunya akan makin tidak terurus rumahnya.

Kabid yang terbilang tinggal sebulan saja menjabat ini mengaku bingung bagaimana penanganan pesisir nantinya. Termasuk penanganan kawasan perairan laut. Sepanjang 0-12 mil saat ini sudah tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten. Tapi menjadi kewenangan provinsi. “Bagaimana  nanti saat terjadi pengeboman, para pelaku

saat sekarang saja cepat sekali menghilang. Apalagi yang mengurusnya jauh,” sebutnya.

Karena tidak punya kewenangan lagi, Lotim jelas tidak bisa berbuat banyak. “Kita kan tidak ada wewenang, salah kita kalau tidak ada langgar kewenangan,” ucapnya. Aturan baru pemerintah itu, katanya, jelas membikin rancu pelaksana pemerintahan di tingkat bawah.

Dikatan demikian, karena yang memiliki masyarakat pesisir tentunya adalah kabupatan. Otonomi ini terkesan semakin rancu jadinya dengan pelimpahan kewenangan. Informasinya akan ada Unit Pelaksana Teknis di daerah. Akan tetapi, yang dibuat diketahui bukannya ada di tiap kabupaten, namun menggunakan sistem yang sampai saat ini masih juga membingungkan.

Informasi, unit yang mengurus Lotim akan ada di Lombok Tengah. Saat diminta bisa dibuat sendiri di Lotim, alasan dari provinsi sudah diketok. Kabar awalnya, para pelaksana urusan kelautan ini akan ditarik juga ke provinsi. Namun belakangan tidak jadi dilakukan, sehingga semua pegawai bidang kelautan di tingkat kabupaten tidak diketahui kemana  nantinya akan dipindahkan. (rus)