Warga Tolak Reklamasi Pantai Amahami

Kota Bima (Suara NTB) – Puluhan warga Dara Kecamatan Rasanae Barat dan mahasiswa menghadang mobil truk mengangkut tanah dan peralatan berat yang melakukan kegiatan reklamasi pantai atau penimbunan pantai Ahamami.

Mereka langsung memboikot jalan yang sudah timbun dengan menggunakan batu dan kayu. Mereka mendesak sopir truk dan eskavator agar menghentikan kegiatan penimbunan.

Warga beserta mahasiswa mempertanyakan status penimbunan itu karena dinilai tidak mengantongi izin AMDAL. Bahkan warga setempat tidak pernah diberitahukan dan disosialisasikan oleh pemerintah.

“Kami terkejut tiba-tiba langsung ada penimbunan,” kata Ketua RT 07 RW 03, Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat, Abubakar kepada Suara NTB, Senin 14 November 2016.

Baca juga:  Demo Jilid II, DPRD NTB Kirim Tuntutan Mahasiswa

 “Kegiatan apapun harus disosialisasikan agar warga tahu tujuannya untuk apa,” ujarnya.

Ketua RW 04 lingkungan Amahami Kelurahan Dara, Hikmah mengakui hal yang sama. Menurutnya adanya penimbunan tidak pernah melibatkan pihaknya. Warganya sempat mempertanyakan, namun tidak mampu dijawab karena sama sekali tidak mengetahui.

Sementara itu, Direktur PT Asasindo, Mulyono, rekanan pelaksana reklamasi membantah tuduhan warga. Katanya, pengerjaannya telah mengantongi izin Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL-UKL) dari Pemerintah Kota Bima.

“Soal sosialisasi urusan pemerintah kelurahan dan hal itu sudah dilakukan. Pekerjaan ini juga mengantongi izin UPL dan UKL, bukan AMDAL,” katanya.

Baca juga:  Kerusakan Fasilitas Akibat Demo di DPRD NTB Capai Puluhan Juta Rupiah

Dia menyebutkan, proyek penimbunan itu satu paket dengan penataankawasan Amahami, yang menelan anggaran Rp67 miliar dari APBD Perubahan Kota Bima tahun 2016.

“Penimbunan ini berdasarkan volume dan dikerjakan dalam jangka waktu 60 hari hingga Bulan Desember mendatang. Lagipula penimbunan di atas tanah negara bukan tanah yang dibeli dari warga atau pihak tertentu,” pungkasnya

Pantauan Suara NTB, proses pengerjaan terpaksa dihentikan. Walaupun kedua belah pihak, warga dan pelaksana proyek membuka komunikasi. Hanya saja warga tetap bersikeras agar penimbunan dihentikan hingga ada pihak-pihak terkait menunjukkan bukti izin kegiatan. (uki)