Dana Pengembalian Kerugian Daerah Terindikasi Bocor

Advertisement

Giri Menang (Suara NTB) – Berdasarkan catatan dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (PPKD), realisasi pengembalian dana tuntutan ganti kerugian daerah yang masuk ke kas daerah (Kasda) masih sangat minim. Tercatat hanya sekitar Rp 72 juta lebih atau 11 persen dari target 630 juta. Dibandingkan data tahun lalu, realisasi ganti kerugian daerah melampui target hingga 143 persen. Dari target Rp 300 juga dicapai sekitar 431 juta lebih.

Rendahnya realisasi ini mendapatkan sorotan dari kalangan DPRD. Pihak DPRD Lobar menduga ada kebocoran pada pengembalian kerugian daerah tersebut sehingga banyak yang tak masuk Kasda. Salah satu indikasinya adalah pengembalian kerugian dari oknum insial K yang diduga digelapkan oknum pejabat.

Kepala PPKD Lobar, Hj Lale Prayatni yang dikonfirmasi wartawan mengaku, berdasarkan data realisasi PAD per SKPD, tuntutan ganti kerugian daerah termasuk masih rendah. Sebab item tuntutan ganti kerugian daerah yang masuk pada item lain-lain PAD yang sah tersebut, baru terealisasi 11 persen lebih.

“Dari target Rp 630 juta, baru masuk ke Kasda hanya 11 persen atau sekitar Rp 72 juta,”jelas Lale Prayatni.

Hj. Lale Prayatni (Suara NTB/her)

Dirincikan, lain-lain PAD yang sah ini sendiri terdiri dari tuntutan ganti kerugian daerah ini, hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan, penjualan kendaraan roda 2 dan roda 4 sejauh ini juga masih nol realisasinya. Ada juga penerimaan jasa giro kasda baru terealisasi 4,6 Miliar dari target Rp 5,5 miliar. Sementara itu, jasan giro bendahara pengeluaran SKPD sendiri masih nol.

Rendahnya realisasi ganti kerugian daerah ini mengundang tanya kalangan DPRD dari fraksi Demokrat, Indra Jaya Usman. Indra menyatakan, majelis TPTGR tetap menyidang kerugian daerah, bahkan sekali sidang 5-6 orang penunggak kerugian daerah disidang oleh majelis.

“Namun hasil dari sidang TPTGR ini mana dana pengembalian kerugian daerah ini tak jelas kemana disetor. Lebih-lebih soal dana pengembalian kerugian daerah ini tak pernah dilaporkan ke kami,” tegas Indra kepada wartawan.

Ia menegaskan, indikasi kebocoran dana pengembalian kerugian daerah ini terbukti dari salah satu oknum penunggak kerugian daerah yang sudah mengembalikan kerugian tersebut ke oknum pejabat namun oknum ini tak menyetor ke majelis. Padahal oknum penunggak kerugian ini sendiri telah menyerahkan uang, aset rumah, mobil dan motor untuk ganti rugi namun ganti rugi ini tak jelas dikemanakan oleh oknum pejabat yang menerimanya.

Ia mempertanyakan, berkali-kali majelis TPTGR melakukan sidang penggelapan pajak hingga miliaran rupiah tapi belum jelas hasilnya. Pihak eksekutif tak pernah melaporkan ke dewan terkait dana pengembalian kerugian daerah tersebut.

“Dia banyak ini, bukan oknum pegawai yang gelapkan pajak itu saja. Tapi ada yang nilai kerugian Rp 60- 80 juta. Berkali-kali disidang TPTGR tapi tidak pernah tampak hasilnya. Lalu kemana disetorkan?” kata Indra mempertanyakan.

Indra menyatakan, sejauh ini dalam setiap rapat pembahasan anggaran dengan eksekutif tidak pernah disampaikan perihal anggaran dari pengembalian kerugian daerah. Dinas terkait, dalam hal ini Dinas PPKD tak pernah menyampaikan perihal kemajuan jumlah pengembalian kerugian tersebut. Ia pun menduga, dana pengembalian ini sengaja disembunyikan dari dewan. Hal ini semakin memperkuat indikasi bahwa dana pengembalian kerugian daerah ini memang telah digelapkan.

Menanggapi temuan dewan ini, Sekda Lobar, H. M. Taufiq membantah majelis memainkan dana pengembalian kerugian daerah. Terkait oknum pegawai yang diperas, ia tak tahu menahu. Yang jelas tegas Sekda, menurut temuan bahwa bersangkutan masih belum mengembalikan kerugian daerah. Temuan kerugian ini tetap menjadi tanggung jawab bersangkutan, sehingga majelis tetap menyidangkan yang bersangkutan.

“Bersangkutan tetap disidang, karena dia tidak bisa menunjukkan bukti yang meyakinkan majelis,” tegas Sekda.

Menurut Sekda, bukti pengembalian dari bersangkutan dinilai tak meyakinkan oleh majelis sehingga tak bisa dipertanggung jawabkan. Jika sudah menyerahkan jelasnya, harus ada bukti otentik. Terkait urusan bahwa bersangkutan sudah menyetor kerugian negara, Sekda mengaku tak tahu. Termasuk, jika ada oknum yang bermain dengan bersangkutan, hal itu menjadi urusan bersangkutan dengan pihak ketiga yang diminta menyetor. Tunggakan kerugian daerah yang perlu dikembalikan oknum ini mencapai ratusan juta rupiah. Terkait indikasi oknum pejabat diduga bermain dalam pengembalian kerugian daerah ini, Sekda menegaskan meminta agar oknum ini terbuka saat persidangan. (her)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.