Pemkot Serahkan Aset Rp 154 Miliar Lebih ke Pemprov

Mataram (Suara NTB) – Peralihan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi, bukan saja guru dan siswa yang diserahkan. Pemkot Mataram juga harus menyerahkan aset senilai Rp 154 miliar lebih. Peralihan ini sebagai konsekuensi dari kewenangan pengelolaan pendidikan menengah sesuai undang – undang nomor 23 tahun 2014.

Data dihimpun Suara NTB, tiga item aset yang diserahkan oleh Pemkot Mataram ke Pemprov NTB. Diantaranya, aset tanah senilai Rp 76.394.234.460., aset berupa peralatan dan mesin senilai Rp 7.727.700.720., dan gedung bangunan senilai Rp 70. 501.513.920.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra menjelaskan secara rinci, total aset yang diserahkan ke Pemprov NTB sekitar Rp 154 miliar lebih. Jumlah ini terdiri dari aset tanah, gedung serta peralatan dan mesin. “Datanya sudah kita serahkan ke provinsi,” kata Yance.

Baca juga:  Kasus Kerugian Randis Hilang Bisa Dibawa ke Ranah Hukum

Pengalihan aset menjadi konsekuensi terhadap pengelolaan sekolah menengah oleh Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan undang – undang nomor 23 tahun 2014. Penyerahan aset itu bukan berarti tidak memiliki dampak. Neraca aset Pemkot Mataram terjadi penurunan.

Mantan Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Mataram ini menganalogikan, semestinya orangtua memberi bukan malah diberi. Kalaupun anak memberi, paling tidak ada timbal balik. Artinya, aset diserahkan oleh Pemkot Mataram diharapkan ada timbal balik.

Baca juga:  Ditinjau, Perjanjian Lapangan Golf Golong

Sebagai contoh, gedung Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kantor Budpar dan Dinas Pekerjaan Umum merupakan aset milik Pemprov NTB. Paling tidak dihibahkan sebagai tukar guling.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., sebelumnya mengatakan, pengalihan SMK/SMK secara otomatis guru dan aset diambilalih oleh provinsi. Tidak diketahui, apakah ada tukar guling aset atau tidak, tergantung kebijakan Pemprov NTB. (cem)