Dewan Geram SKPD Abaikan Instruksi Bupati

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata S,P, menilai adanya kesan pengabaian instruksi Bupati oleh SKPD tertentu yang serapan anggarannya masih rendah. Terutama dengan tersendatnya proyek fisik yang bisa berimplikasi terhadap banyak hal.

“Bupati sudah beberapa kali menginstruksikan SKPD untuk mempercepat realisasi program SKPD. Namun seolah olah ada pengabaian tanggung jawab oleh SKPD yang serapan anggarannya masih rendah. Inilah yang sangat saya sayangkan,”tandas Budi, Rabu 19 Oktober 2016.

Budi mencontohkan sejumlah item proyek yang pengerjaannya maish tersendat, tidak tepat waktu sesuai scedule. Seperti pembangunan RTH Sport Center Kerato Kalimango Alas. Proyek yang diusulkan dari hasil resesnya tersebut dianggarakan sebesar Rp. 680 juta.

Namun begitu masuk tender, anggarannya menyusut 30 persen. Bagaimana bisa meraih kualitas yng diinginkan, kalau seperti ini dilakukan. ‘’Saya lihat kontraktornya itu main main. Plang proyek tidak dipasang. Pengawasanya juga tidak serius. Saya lihat sampai sekarang progresnya belum ada. Sementara deadline waktu sudah sangat mepet,’’tuding Sekretaris DPC PDI P Sumbawa ini.

Budi mempertanyakan kredibilitas kontraktor seperti ini malah bisa lolos di Unit Layanan Pengadaan (ULP).  Seharusnya, ketika tahun sebelumnya ini kontraktor tidak maksimal bekerja, langsung dicoret. Begitu juga dengan proyek fisik lainnya seperti yang dilansir media selama ini, seperti rehab Terminal Empang, rehab Pasar Pernang dan lainnya. Termasuk gedung IGD RSUD yang belum menunjukkan progres yang signifikan.

Padahal, lanjut Budi, tersendatnya proyek fisik berimplikasi terhadap banyak hal. Menghambat percepatan program pembangunan, pertumbuhan ekonomi. Serta pastinya berpengaruh terhadap kualitas proyek. Ini tidak lepas dari keterlmabatan SKPD dalam mengeksekusi anggaran. Padahal ini pekerjaan yang biasa dilakukan SKPD setiap tahunnya. ‘’Saya mempertanyakan kapabilitas pimpinan SKPD yang serapannya tidak memenuhi target. Saya berharap bupati mengevaluasi lebih serius sebagai bagian penilaian kinerja SKPD,”pungkasnya. (arn)