BPKP Beri Catatan Penting Pengelolaan Dana Parpol di KSB

????????????????????????????????????

Taliwang (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguan (BPKP) perwakilan NTB memberikan catatan penting kepada pengurus Partai Politik (Parpol) dalam pengelolaan bantuan hibah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Catatan yang disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) sebagai leading sector, sangat berdasar mengingat sejauh ini masih ada kesalahan yang dilakukan oleh Parpol dalam pengelolaan dana ini.

Kepala Bakesbangpoldagri KSB, Ir. H. Joni Hartono, M.Sc kepada Suara NTB, Rabu 19 Oktober 2016 menyebutkan, terkait dengan surat dari BPKP tersebut pihaknya akan melayangkan surat kepada pengurus Parpol untuk bisa melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga diharapkan nantinya tidak terjadi lagi kesalahan dalam penggunaan dana ini. Seperti untuk pembinaan anggota sebesar 60 persen dan administrasinya 40 persen. “Kami berharap kedepan tidak ada lagi temuan dari BPKP dalam penggunaan dana Parpol ini,” ujarnya. Bahkan ia menegaskan apabila SPJ yang ada belum juga diserahkan pihaknya tidak akan pernah mencairkan bantuan dana parpol ini.

Disebutkannya, ada beberapa hal yang menjadi temuan dan catatan BPKP. Seperti masih adanya parpol yang belum menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana Parpol tahun anggaran 2015. Adapun parpol tersebut yakni Partai Hanura, Partai Gerindra, dan PPP. Selain itu alokasi penggunaan dana bantuan keuangan untuk pendidikan politik pada tiga parpol tersebut belum sesuai dengan ketentuan. Tidak hanya itu, laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran tujuh Parpol yakni DPC PBB, PDIP, PAN, Golkar, PKB, Nasdem, dan PKS yang ada tidak dilengkapi alat pendukung yang memadai. Penggunaan bantuan keuangan Parpol pada tujuh  Parpol tidak sesuai peruntukan dan tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Terakhir format laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan Parpol pada tujuh Parpol belum sesuai dengan ketentuan. “Semua Parpol ini mendapatkan bantuan berkisar mulai dari Rp 26 juta – Rp 53 juta. Dengan total anggaran sekitar Rp 391.  776. 525.,” ungkapnya.

Dikatakan, pihaknya sifatnya hanya menyurati dan mengingatkan para pimpinan Parpol ini untuk bisa melaksanakan program yang ada.

“Kami berharap dalam penggunaan dana bantuan hibah Parpol ini bisa melaksanakan peruntukan sesuai dengan aturan yang ada,” harapnya. (ils)