Gaji CPNS Batal di Dompu Dipastikan Tidak Dibayar

Advertisement

Dompu (Suara NTB) – Pemda Dompu memastikan Oktober 2016, gaji CPNS dari formasi tenaga honorer kategori–II (THK-II) tidak dibayarkan. Penundaan ini dilakukan seiring keluarnya surat pembatalan NIP dari BKN terhadap 134 CPNS Dompu.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Dompu, Drs. H. Muhibuddin, M.Si kepada Suara NTB, Senin, 3 Oktober 2016 memastikan semua gaji pegawai di lingkup Pemkab Dompu belum dibayarkan. Hingga saat ini, SP2D untuk gaji pegawai belum diserahkan. “SP2D gaji masih ada. SP2D gaji ini berdasarkan SPM gaji yang diajukan SKPD,” katanya.

Ketika Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing mengajukan nama – nama CPNS yang dibatalkan NIP-nya oleh BKN, H. Muhibuddin memastikan, akan diverifikasi kembali dan tidak akan dibayarkan gajinya. “Kalau masih diusulkan (SKPD), kita akan lakukan verifikasi kembali,” ungkapnya.

Dia mengatakan, tidak mungkin pihaknya membayarkan gaji terhadap CPNS yang telah dibatalkan NIP-nya oleh BKN. Bila dipaksakan untuk membayar gajinya, bisa menjadi temuan. Karena para CPNS ini sudah tidak memenuhi syarat setelah dibatalkan NIP-nya. “Kita hanya menunda saja. Kalau hasil proses hukumnya dikembalikan hak – haknya, akan kita bayarkan lagi,” ungkapnya.

Sementara para CPNS THK-II masih melakukan aksi protes dengan pendirian tenda di halaman kantor Bupati depan pendopo. Mereka tidak terima keputusan Bupati yang akan memecatnya dari CPNS Dompu. Karena sebelumnya, Bupati berkomitmen tidak akan mengeluarkan SK pemecatan kendati BKN telah mengeluarkan surat pembatalan NIP terhadap 134 CPNS Dompu yang ditemukan tidak memenuhi kriteria (TMK) sebagai CPNS jalur tenaga honorer kategori – II.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang dihubungi terkait perubahan sikap Bupati atas 134 CPNS melalui Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH enggan memberikan komentarnya. Abdul Sahid memilih untuk menghindar. “No comment untuk itu,” kata Abdul Sahid.

Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, keputusan membatalkan SK CPNS 134 untuk menindaklanjuti surat BKN RI tanggal 7 September 2016 dan surat BKN regional X Denpasar tanggal 9 September 2016. Dengan terbitnya SK pembatalan, CPNS yang merasa dirugikan atas keputusan tersebut bisa mengajukan gugatan ke PTUN. (ula)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.