Pengadaan Mesin Eceng Gondok, Penyidik Dalami Indikasi ‘’Mark Up’’

Praya (Suara NTB) – Polres Lombok Tengah (Loteng) intensif melakukan penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan mesin penghancur eceng gondok milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Fokusnya pada penyelidikan pada indikasi mark up anggaran pengadaan mesin senilai hampir Rp 1,5 miliar.

“Kasusnya masih terus kita dalami. Utamanya terkait dugaan mark up anggaran pengadaan mesinnya,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Arjuna Wijaya, SIK, kepada wartawan di ruang kerjanya, Sabtu, 1 Oktober 2016.

Hanya saja, dalam kasus ini pihaknya belum menemukan ada indikasi yang pada kerugian negara. Karena dari hasil klarifikasi ke pihaknya rekanan dan penyediaan barang, harga pengadaan mesin sudah sesuai. Tapi bukan berarti pihaknya akan berhenti.

Baca juga:  Majelis TPTGR Panggil Penunggak Kerugian Negara

Rencananya untuk terus mendalami indikasi penyimpangan dalam kasus ini, pihaknya akan memanggil beberapa saksi ahli. “Nanti akan ada beberapa saksi ahli yang kita panggil. Guna kita minta keterangan terkait kasus ini,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, jika melihat spesifikasi mesin kalau merujuk harga barunya, harga Rp 1,5 miliar sangat murah, karena di pasaran harga mesin sejenis bisa mencapai Rp 3 miliar. Artinya, harga mesin hampir setengah dari harga barunya, karena mesin tidak dibeli dalam bentuk jadi. Tetapi dibeli secara terpisah untuk dirakit kembali. “Pengadaan mesin ini dilakukan dalam tiga bagian. Bagian-bagian itulah yang kemudian dirakit. Sampai menjadi mesin yang ada sekarang ini,” terangnya.

Baca juga:  Kasus Kematian Zainal Abidin, Saksi Kunci Iksan Diperiksa sebagai Saksi

Mesin penghancur eceng godok itu dibeli tahun 2014 lalu. Pada saat akan digunakan untuk pertama kalinya, mesin tersebut tenggelam dan sempat mengalami kerusakan mesin. Namun, hingga kini mesin ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai mana peruntukan awalnya. (kir)