Bupati Lobar Tak Puas Realisasi Fisik dan Keuangan di Bawah 50 Persen

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengaku tidak puas dengan kinerja jajarannya menyusul realisasi fisik dan keuangan hingga bulan Agustus memasuki semester II ini baru tercapai 48 persen lebih. Meski di tingkat provinsi capaian ini termasuk tertinggi, bupati tak lantas puas. Sebab capaian yang seharusnya bulan Agustus justru tak tercapai.

“Per Agustus realisasi fisik dan keuangan baru 48 persen terus terang saya tidak puas realisasi belanja ini. Meskipun alhamdulillah realisasi ini termasuk tertinggi di  provinsi,” ungkapnya pada rapim, Senin, 5 September 2016. Rapim ini dihadiri Sekda Lobar, H. Muh. Taufiq, segenap kepala SKPD, para kepala bidang dan camat.

Dijelaskan, dari 42 SKPD ditambah kecamatan hanya dua SKPD yang realisasinya di atas 70 persen (hijau) yakni Kecamatan Lembar dan Sekretariat DPRD. Selebihnya, 40 SKPD berkisar di bawah 50 persen. Jika dibandingkan realisasi belanja, bupati mengklaim Lobar nomor 1 di NTB. Namun itu buka ukuran membuat dirinya puas. Ia tetap mendorong SKPD lebih meningkatkan kinerjanya. Menurutnya, realiasi belanja fisik ini kebanyakan setelah pekerjaan selesai.

Baca juga:  Komisi I DPRD NTB Cermati Belanja Diduga Tak Wajar

Menurutnya, progres keuangan in begitu mengkhawatirkan, karena baru 48 persen seharusnya yang dicapai saat ini 70 persen. Terdapat deviasi negatif sekitar 22 persen. Begitu pula realisasi pendapatan, dari 13 SKPD penghasil PAD hanya 3 SKPD yang melampaui target, seperti Badan Perizinan, Dinas Tata Kota dan Dinas Sosial Tenaga Kerja. Selebihnya di bawah target.

Ia menegaskan, jika alasan SKPD tak rasional barulah dirinya mempertanyakan. Namun sebaliknya alasan SKPD rasional akan dipahaminya. Seperti pembuatan Osamtu di Dinas Tata Kota, kenapa tidak bisa karena perlu dilakukan penyesuaian, yakni anggaran dipecah, sehingga perlu menunggu APBDP. Sedangkan terkait proyek pembuatan parkir tahap I baru terealisasi 10 persen. Hal ini perlu diperhatikan, karena hampir habis tahun anggaran.

Sementara itu, Asisten II Setda Lobar, H. Pohniman menyampaikan pengadaan barang dan jasa dari 107 paket baru selesai 102 paket, sedangkan 5 paket belum tuntas. Terdapat 5 paket proyek yang belum selesai, tersebar di Dinas Dikbud, Dinas Tata Kota,BPBD, Dinas Pertanakbun dan Dinas Pariwisata. Dirincikan, proyek di Dinas Dikbud dari 9 paket yang dikerjakan rata-rata tengah pekerjaan dan kontra sesuai bulan Oktober. Paket proyek yang sudah selesai baru satu paket, sedangkan 8 paket progresnya 10-65 persen.

Baca juga:  Antisipasi DAK Hangus, Gubernur Terbitkan Instruksi Percepatan Lelang

Dinas Kesehatan,terdapat 8 paket proyek, rata-rata waktu pengerjaan 5 bulan mulai pelaksanaan bulan Juli, sehingga progresnya baru sekitar hampir 45,83 persen dan sisa waktu cukup selama 3 bulan. Di Dinas PU, paket pekerjaannya paling banyak 46 paket proyek, rata-rata penyelesaiannya bulan November dan Desember. Sementara itu, Di Dinas Tata kota, sudah berjalan 4 paket proyek. Satu paket progresnya sudah 90 persen lebih, yakni pemasangan kabel PJU BIL II. Proyek ini molor, sebab kontraknya berakhir 30 Agustus, namun belum tuntas. Sedangkan tiga paket proyek progresnya rendah, hanya 20-30 persen.

BPBD terdapat beberapa proyek hampir rampung 100 persen, namun hanya satu paket proyek jembatan di Kelep Sekotong progresnya hanya 41 persen. Selanjutnya di Dinas Pariwisata, terdapat dua paket pekerjaan diselesaikan bulan September dan Oktober, namun realisasinya baru 40 persen, padahal masa pengerjaan proyeknya tinggal 1 bulan. Beberapa dinas seperti Disperindag dan Dispertanakbun justru tak melaporka progres proyeknya. (her)