Minta Sekda Diseleksi Ulang, Bupati Lobar Komplain Isi Surat KASN

Giri Menang (Suara NTB) – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan rekomendasi terhadap sistem merit (penilaian disesuaikan dengan gaji, insentif atau bonus) dalam mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar)yang digelar Bupati H. Fauzan Khalid. Surat tertanggal 16 Agustus ini terdapat empat poin rekomendasi yang perlu dilaksanakan bupati.

Dalam surat ini, Komisi ASN menyampaikan keluarnya rekomendasi atas dasar hasil penyelidikan terhadap pengaduan masyarakat terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama dan penggantian sekda. Hasil penyelidikan ini, KASN mengeluarkan 4 butir  rekomendasi di antaranya, bupati diminta melakukan proses seleksi terbuka untuk jabatan sekda sesuai ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaannya berkoordinasi dengan KASN.

Point selanjutnya, KASN meminta agar bupati melakukan penilaian terhadap 5 pejabat tinggi pratama yang dimutasi beberapa waktu lalu. Di antaranya Asisten III Administrasi Umum, Drs. H. Fathurrahim, Kepala Dinas Sosnakertrans, H. M Syukran, Kepala BKD, Ahdiat Subiantoro, BPMP2T, Ahmad Efendi dan Kepala Pelaksana Penyuluh H. Halawi Mustafa.

Komisi ASN dalam suratnya juga meminta bupati meninjau ulang pergantian mantan Kepala BPMP2T, H Rusmanhady. Terakhir Komisi ASN meminta bupati memperhatikan ketentuan pasal 108 ayat 3, ayat 4 pasal 155 UU nomor 5 tahun 2015 dalam hal pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan pasal lainnya terkait hal tersebut.

Dalam surat ini Komisi ASN juga menekankan rekomendasi ini sifatnya mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh bupati selaku pembina pejabat pembina kepagawaian. Jika bupati tak melaksanakan rekomendasi, maka Komisi ASN dapat merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini bupati.

Menanggapi surat rekomendasi ini, Bupati H Fauzan Khalid yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/9) mengakui Komisi ASN telah mengeluarkan surat rekomendasi. Pihaknya sudah mengirim surat ke Komisi ASN untuk mempertanyakan sejumlah point dalam surat rekomendasi tersebut yang perlu diperjelas.

Menurut bupati, beberapa penulisan dalam surat itu salah, salah satunya alamat surat itu ditujukan ke Plt Bupati sementara dirinya sudah dilantik sebagai bupati.

Selain itu, ada tidak lazim dalam proses surat menyurat. Pasalnya di satu sisi dalam surat Komisi ASN, rekomendasi sifatnya mengikat dan wajib ditindaklanjuti. Namun sisi lain dalam surat itu, ada kalimat menyatakan jika Komisi ASN salah, maka diperbaiki kemudian.  “Saya juga komplain soal isi surat ini, artinya mereka (Komisi ASN, red) mencari aman,” ujar bupati.

Bupati juga mempertanyakan rujukan aturan yang dipakai menggunakan PP yang sudah tidak ada (lama) bukan mengacu aturan terbaru.  Terkait status jabatan sekda saat ini juga dipertanyakan bupati dalam surat ke KASN tersebut, sebab dalam surat setebal 7 halaman dari KASN itu tidak ada dijelaskan soal status sekda. Hal ini lanjut bupati yang diminta penjelasan ke Komisi ASN. Substansi surat itu lanjut bupati, meminta Bupati mengulang seleksi Sekda, sebab tak sesuai prosedur. Namun menurut bupati lagi-lagi ia khawatir kalimat surat tersebut, Komisi ASN terkesan mencari aman. Sebab jika pemda salah lagi justru tidak ada yang bertanggung jawab. “Kami bukan tidak mau menindaklanjuti surat itu, kami perlu minta penjelasan secara tertulis ke Komisi ASN,” ujarnya.

Bupati menambahkan, dalam proses seleksi sekda tidak ada yang keliru. Persoalan ini hanya masalah interpretasi saja. Ia pun dalam suratnya ke Komisi ASN meminta menyelesaikan masalah interpretasi secara tulis sebagai dasarnya. Terkait apakah akan dilakukan seleksi ulang posisi sekda, sesuai rekomendasi Komisi ASN? Pihaknya juga meminta penjelasan lebih jelas ke Komisi ASN. Jika pemilihan ulang, bagiamana caranya. Lalu bagaimana solusi bagi pejabat yang ada saat ini menjabat.

Sementara itu Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar, H. Syaeful Ahkam, menyatakan pihak pemda telah membalas surat Komisi ASN dengan meminta penjelasan terhadap beberapa hal. Menurutnya, surat Komisi ASN ini tak jelas siapa tujuannya, sebab tidak ada Plt Bupati Lobar sesuai alamat surat tersebut.

Paling substansi, jelasnya, Komisi ASN meminta merujuk UU baru, yakni UU nomor 5 tahun 2014 dan Permenpan nomor 13, namun dianalisa dan evaluasi menggunakan acuan aturan lama. Selain itu, karena keputusan Komisi ASN mengikat mestinya memberikan jalan keluar langsung. Bahkan dalam klausul surat tersebut, terakhir menyatakan jika Komisi ASN salah, maka bisa dilakukan perbaikan kembali.  (her)